header ads

KENAIKAN HARGA PANGAN DI TENGAH KLAIM SWASEMBADA

Gudang Opini September 05, 2026

Oleh: Santy Al Mustaniroh
Penulis Lepas

Harga sejumlah bahan pangan pokok dilaporkan mengalami kenaikan di berbagai daerah di Indonesia. Komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, cabai, dan daging sapi melonjak di tengah pengumuman pemerintah mengenai capaian swasembada pangan.

Di sisi lain, tingkat harga pangan di pasar tidak merata antarwilayah akibat perbedaan ketersediaan pasokan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengimbau para produsen (mulai dari peternak ayam, pemilik toko sembako, pedagang pasar, hingga petani) agar mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan HET ini digulirkan bersamaan dengan penyelenggaraan operasi pasar murah guna mengendalikan gejolak harga. Namun di tingkat peternak, disparitas harga yang terlalu tajam (seperti telur seharga Rp26.000 per kilogram dibandingkan daging ayam yang menembus Rp41.000 per kilogram) berisiko menekan margin usaha mereka.


Klaim Swasembada yang Kontradiktif

Pengumuman pemerintah mengenai keberhasilan swasembada pangan tidak serta-merta berbanding lurus dengan penurunan atau stabilitas harga di tingkat konsumen. Hal ini terjadi karena indikator swasembada yang dipakai sebatas berfokus pada volume produksi fisik, bukan pada tingkat keterjangkauan harga dan keadilan distribusi.

Di saat yang sama, praktik monopoli dan oligopoli oleh korporasi besar masih membayangi rantai pasok, sehingga harga dapat dipermainkan demi margin keuntungan modal. Fenomena ini terus berulang karena dalam tatanan ekonomi kapitalisme, tolok ukur kesejahteraan hanya diukur dari besarnya kapasitas produksi nasional tanpa menjamin ketersediaan bahan pokok di tangan setiap individu rakyat.

Peran negara dalam sistem sekuler-kapitalistik pun cenderung direduksi sebatas regulator dan pemantau pasar. Akibatnya, instrumen kebijakan yang dihadirkan (seperti penetapan HET dan operasi pasar murah) cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah tata kelola pangan nasional.


Pandangan dan Solusi Sistem Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan pangan dipandang sebagai hak dasar setiap individu rakyat yang wajib dijamin penuh oleh negara. Negara bertindak memastikan pasokan pangan terdistribusi secara adil hingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkan kedaulatan pangan mandiri sekaligus melarang keras segala bentuk praktik monopoli dan kartel.

Sejarah mencatat keteladanan para pemimpin Islam dalam mengelola krisis pangan. Pada masa paceklik (Aam ar-Ramadah), Khalifah Umar bin Khattab r.a. menjalankan strategi mitigasi dengan melarang ekspor gandum, membuka lumbung cadangan pangan negara, serta membatasi konsumsi pribadinya demi memastikan seluruh rakyat memperoleh bantuan pangan secara merata.

Demikian pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara melakukan penindakan tegas terhadap distorsi pasar yang disebabkan oleh kezaliman spekulan, seperti penimbunan (ihtikar), mafia, dan kartel pangan. Dalam hukum Islam, negara dilarang menetapkan patokan harga secara paksa (tas'ir) tatkala pasar berjalan normal. Syariat memerintahkan negara untuk fokus menjaga kelancaran pasokan, memberantas kartel, menyederhanakan rantai distribusi, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang mengalami kelaparan.

Wallahu a'lam bish-shawab.


Referensi:
Tags:

Posting Komentar

0 Komentar