ISLAM ALA PRABOWO, IJM: SEJAK KAPAN ISLAM PUNYA VERSI BERDASARKAN NAMA PENGUASA?

Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas

Mengomentari buku berjudul Islam ala Prabowo yang menghebohkan publik, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mempertanyakan sejak kapan Islam mempunyai versi berdasarkan nama penguasa.

"Pertanyaannya sederhana kok! Sejak kapan Islam punya versi berdasarkan nama penguasa?" kritiknya melalui video di akun Facebook Agung Wisnuwardana bertajuk "Heboh Buku Islam ala Prabowo", Rabu (9/9/2026).

Pasalnya, mantan aktivis '98 ini menuturkan, meskipun umat Islam mengenal Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Muhammad Al-Fatih, tidak pernah dikenal adanya istilah Islam ala Umar, Islam ala Salahuddin, atau Islam ala Muhammad Al-Fatih.

"Kenapa? Padahal tiga figur ini sosok-sosok hebat. Kenapa? Karena di dalam Islam bukan penguasa yang menjadi standar Islam. Justru penguasa yang harus diukur dengan Islam," jelasnya.

"Nah di sinilah persoalannya! Ketika muncul istilah seperti Islam Kerakyatan ala Prabowo, Ekonomi Islam ala Prabowo atau Visi Keislaman Prabowo, kita perlu bertanya apakah Islam sedang menjadi standar untuk menilai Prabowo atau justru Prabowo sedang dijadikan standar untuk menjelaskan Islam?" tuturnya.

Agung menyatakan, ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Presiden Prabowo. Akan tetapi, masalahnya jauh lebih mendasar dari itu karena Islam bukan branding politik dan bukan aksesori kekuasaan.

"Sebab sebanyak apa pun kata Islam ditulis dalam sebuah buku, itu tidak otomatis kemudian membuat kebijakan seorang penguasa menjadi Islami. Standarnya harus tetap Al-Quran dan As-Sunnah," cetusnya.

Maka, kata Agung, pertanyaannya bukan seperti apa Islam ala Prabowo, melainkan seperti apa Prabowo dan kebijakannya menurut Islam.

"Dengan hukum apa Prabowo memimpin? Dengan paradigma apa ekonomi dijalankan oleh Prabowo? Dengan standar apa kebijakan negara ditentukan oleh Prabowo?" tanyanya retoris.

Di sinilah, sebutnya, tugas ulama harusnya difungsikan, karena ulama yang benar itu bukan tukang poles citra penguasa.

Tugas ulama itu, ungkap Agung, bukan membuat penguasa terlihat Islami, melainkan mengoreksi kekuasaan agar tunduk kepada Islam.

"Karena itu jangan sampai ya, Islam itu hanya dipanggil ketika membutuhkan legitimasi. Islam boleh jadi simbol, tetapi jangan sampai hanya menjadi dekorasi," gugahnya.

Agung pun menyampaikan bahwa Islam harus menjadi standar kehidupan. "Jadi, tidak penting buku Islam ala Prabowo termasuk Islam ala penguasa mana pun," nilainya.

Tetapi yang jauh lebih penting bagi umat Islam, termasuk ulamanya, yaitu mempertanyakan dan menggugat apakah kebijakan Prabowo benar-benar mau tunduk kepada Islam.

"Allah berfirman, inil-hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah," pungkasnya.