TEPI BARAT MILIK ISRAEL? TOPENG SOLUSI DUA NEGARA TERBONGKAR

Oleh: Erni Puji Astuti

Aktivis Dakwah

Klaim itu akhirnya keluar secara terbuka dari mulut penguasa entitas zionis. Bukan lagi sebatas bisik-bisik diplomatik, melainkan deklarasi terang-terangan untuk merampas seluruh tanah Palestina.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara sepihak mengklaim bahwa seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat merupakan milik mutlak Israel (Metro TV, 03/10/2026). Berdasarkan Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani pada 28 September 1995, Tepi Barat dibagi menjadi tiga bagian:

• Area A: Di bawah kendali penuh Otoritas Palestina;
• Area B: Di bawah kendali sipil Palestina dan kontrol keamanan Israel; serta
• Area C: Mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat di bawah kendali penuh Israel (Mina News, 03/10/2026).

Namun, Ben-Gvir secara tegas menyatakan bahwa Area A, B, dan C seluruhnya adalah milik zionis Israel.

Pernyataan ini bukan berdiri sendiri, melainkan satu paket dengan kebijakan genosida di lapangan. Menteri zionis tersebut juga tercatat menodai Masjid Ibrahimi di Tepi Barat bersama ratusan permukim ilegal (Metro TV, 29/09/2026). Di Gaza aksi genosida terus berjalan, sedangkan di Tepi Barat perluasan permukiman ilegal kian masif. Polanya kian benderang: menguasai seluruh wilayah Palestina demi mewujudkan ambisi "Israel Raya" (Greater Israel). Tepi Barat bukan sekadar sengketa perbatasan, melainkan target aneksasi total.

Runtuhnya Ilusi Solusi Dua Negara

Jargon Solusi Dua Negara (Two-State Solution) yang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat, negara-negara sekutu, dan sebagian penguasa di negeri-negeri muslim pada hakikatnya merupakan ilusi yang menipu. Bagaimana mungkin menawarkan konsep dua negara jika salah satu pihak secara resmi mengklaim seluruh wilayah pihak lain sebagai miliknya?

Di satu sisi, rakyat Palestina dituntut mengakui legalitas entitas penjajah dan dipaksa menempuh jalur diplomasi. Di sisi lain, zionis terus memperluas permukiman, mengusir warga, dan kini secara resmi menghapus pembagian kawasan Oslo II. Ilusi diplomasi ini sengaja dirawat agar genosida berjalan secara sistemis, sementara masyarakat internasional disibukkan dengan perundingan yang steril.

Pertemuan sebagian penguasa Arab dengan pimpinan zionis di forum internasional melalui skema normalisasi bukanlah langkah diplomasi yang bijak, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kejahatan penjajahan ini tidak akan pernah selesai melalui meja perundingan semu yang berulang kali ternoda oleh pengkhianatan perjanjian.

Khilafah dan Mobilisasi Jihad: Solusi Hakiki bagi Palestina

Dalam perspektif Islam, pendudukan atas tanah Palestina tidak dapat dipandang sebagai konflik politik biasa. Syariat Islam secara tegas menetapkan kewajiban mengusir penjajah melalui jihad fi sabilillah.

Allah ﷻ berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas...” (QS. Al-Baqarah [2]: 190)

Dalam kitab Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menjaga tanah kaum muslimin serta kehormatan tempat-tempat suci merupakan bagian dari kewajiban menjaga agama (hifzud din) dan menjaga jiwa (hifzun nafs), yang tergolong ke dalam maqashidus syariah yang paling utama.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhamul Hukmi fil Islam menegaskan bahwa ketika tanah kaum muslimin diduduki musuh, maka hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam untuk berjihad membebaskannya. Kewajiban ini memerlukan adanya kepemimpinan umum (Khilafah) yang bertindak sebagai pemersatu pasukan dan penggerak militer di bawah komando seorang Khalifah.

Kesimpulan

Klaim sepihak atas seluruh wilayah Tepi Barat telah membongkar topeng Solusi Dua Negara secara sempurna. Tidak ada lagi alasan untuk menggantungkan harapan pada meja diplomasi atau resolusi PBB yang tidak berdaya.

Persoalan Palestina hanya dapat diselesaikan secara tuntas melalui persatuan umat Islam di bawah naungan Khilafah. Hanya dengan hadirnya kepemimpinan Khilafah yang mengomandoi jihad fi sabilillah, tanah Palestina dan Kompleks Masjid Al-Aqsa dapat dibebaskan secara permanen dari belenggu penjajahan.

Wallahu a’lam bish-shawab.