Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
"Percayakan kepada kami, bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan menegakkan aturan secara proporsional dan menegakkan itu untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga tidak ada interest, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kami pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dalam hal ini badan legislasi memanfaatkan kondisi tertentu untuk hal tertentu yang menguntungkan para pihak tertentu,"
[Azis Syamsuddin, 13/10].
Khalifah Umar bin Khattab R.A. adalah Khalifah kedua, dibaiat setelah wafatnya Abu Bakar as Sidiq RA. Khalifah Umar sangat khawatir jika sampai ada keledai yang terjatuh di jalanan akibat jalan yang berlubang. Karena itu, Umar RA segera memperbaikinya.
Umar RA sangat hati-hati dalam membelanjakan harta negara. Dia mematikan lampu minyak di ruangan kantornya, ketika anaknya mengunjunginya di malam hari untuk membicarakan masalah keluarga. Khalifah Umar RA sungguh khawatir dia menghabiskan minyak lampu yang berasal dari uang rakyat ketika sedang membicarakan masalah pribadi bersama anaknya.
Hal itu berbeda jauh dengan pemimpin dalam sistem Demokrasi seperti yang ada di negeri ini. Ada yang mengaku mirip Umar bin Khattab, malam-malam bersolek citra membagikan uang receh kepada warga dibawah naungan kamera, tetapi terus mengkhianati rakyatnya. Semua janji saat kampanye, dianggap angin lalu. Jika dikritik rakyat, buru-buru tuding sebar hoaks dan menangkapi rakyatnya.
Ada juga, yang menjabat wakil Tuhan, menjadi hakim tertinggi mengadili sengketa Pilpres. Sesumbar hanya takut kepada Allah SWT, tetapi nyatanya putusannya tak menggambarkan substansi takut kepada Allah SWT, melainkan menuruti kehendak penguasa.
Kini, ada anggota DPR juga mengatakan hal yang sama. Mengunggah aksara bertanggungjawab dihadapan Allah SWT, atas semua pekerjaannya. Begitu ditanya sudah baca keseluruhan UU Cipta Kerja, jawabnya belum baca keseluruhan.
Adalah Azis Syamsuddin politisi Golkar, dalam acara Najwa menjamin UU yang dikirim ke Presiden tidak ada perubahan substansi dari draft UU yang disahkan di paripurna DPR. Walaupun dia tidak membaca UU itu dia yakin tidak ada perubahan karena Baleg sudah menjamin tidak ada perubahan.
Lalu darimana sumber jaminan itu ? Lha wong belum baca ? Apa yang dijamin kalau belum membaca ? Apakah dengan mengatakan akan bertanggungjawab kepada Allah SWT perkara selesai ?
Belum dikonfirmasi secara detail, saat Azis menjamin tidak ada substansi pasal yang berubah dan menjamin akan berhadapan dengan hukum bagi yang merubah, ternyata Azis terdiam ketika dikonfirmasi bahwa Baleg menyebut ada perubahan substansi. Apa anggota Baleg akan diciduk Ditsiber Polri karena menyebar hoaks ? Atau Azis Syamsuddin justru yang menyebar hoaks ?
Mereka saat menjabat disumpah dengan asma Allah SWT. Saat mengemban amanah, seperti ringan saja mereka khianat. Padahal, pertanggungjawaban amanah itu bukan hanya kepada Allah SWT kelak, tetapi juga dihadapkan rakyat saat dunia.
Apa yang mau dipertanggungjawabkan kepada rakyat, jika RUU yang dikebut dan disahkan menjadi UU ditentang rakyat ? Bukankah, itu sama saja khianat terhadap rakyat ?
Jangan menunggu peradilan akhirat, di peradilan dunia saja mereka berkhianat. Suara rakyat, bahkan darah dan korban demontrasi menolak UU Cipta Kerja tak pernah dianggap. [].
0 Komentar