RAKYAT MINTA PERPPU KOK MAU DIKASIH PP ? ITU MPR MASIH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ATAU MAJELIS PERMUFAKATAN REZIM ?


Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Setelah DPR mati kutu membela UU Cipta Kerja sekarang giliran MPR turun gunung. MPR ikut nimbrung membela UU Cipta Kerja dengan narasi yang tak jauh beda : lagu lama kaset baru.

MPR masih jualan narasi hoaks dan ikut ga nyambung seperti Presiden. Saat rakyat heboh minta Presiden terbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja, MPR malah minta segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah berinisiatif mengakhiri polemik Undang-undang Cipta Kerja dengan segera merancang dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut undang-undang tersebut. Bambang juga meminta elemen masyarakat tidak termakan dengan hoaks, misinformasi serta disinformasi seputar UU Cipta Kerja. (12/10).

Ini ketua MPR kok jadi ikut ikutan otoriter ? UU itu ditolak rakyat, bukannya menghimbau Presiden untuk melakukan evaluasi, kok malah mendorong segera terbitkan PP ? Bukankah itu sama saja, meminta Presiden tak pedulikan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja ?

MPR itu Majelis Permasyarakatan Rakyat, bukan Majelis Permufakatan Rezim. MPR itu menyuarakan apa yang disepakati rakyat, bukan kepanjangan tangan rezim.

Seluruh rakyat menolak UU Cipta Kerja dan bermufakat menuntut terbitkan Perppu pembatalan. Suara ini semestinya yang diteruskan MPR kepada Presiden. Bukan MPR justru menjadi 'Jubir' Presiden. Usulan terbitkan PP itu maunya Presiden bukan maunya rakyat.

Ini UU Cipta Kerja belum siap draft finalnya, belum ada nomornya, belum diundangkan dan dicatat di lembaran negara kok mau terbitkan PP. Darimana logikanya ? Lagipula, rakyat itu minta PERPPU bukan PP. Rakyat itu menolak UU Cipta Kerja, bukan mendukung dan meminta segera diimplementasikan.

Entahlah, kadang demi mendukung kekuasaan rezim logika menjadi tumpul. Tak sedikit, profesor dan ahli hukum, termasuk politisi kawakan IQ nya juga berubah jongkok, tak mampu berdiri mengkritisi Jokowi.

Tapi Alhamdulillah, rakyat masih solid. Rakyat tak tergiur rayuan para pembual. Rakyat tetap teguh berada di parit parit perjuangan.

DPR berkhianat, Presiden Otoriter, kini MPR ikut menjadi dukun yang melegitimasi kezaliman. Lengkap sudah, pertarungan ini menjadi lebih menggairahkan.

Tenanglah wahai rakyat, kita masih punya Allah SWT yang akan selalu menolong hambanya. ingatlah ! Doa rakyat yang terzalimi, akan didengar Allah SWT. [].

Posting Komentar

0 Komentar