Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Partai Demokrat dan Secara Khusus kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Pengumuman Kemenkum HAM menunjukan, Partai Demokrat pimpinan AHY adalah yang sah sekaligus Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko abal-abal.
Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kasus yang dialami Partai Demokrat adalah kasus politik. Perlawanan politik yang dilakukan, saya akui ciamik dan memberikan dampak (hasil).
Pengumuman ini, hasil perjuangan Partai Demokrat dan dukungan publik. Bukan pemberian istana. Adapun Kemenkum HAM mengumumkan penolakan pengesahan pada Demokrat Kubu KSP Moeldoko, itu sudah menjadi kewajibannya. Justru, kalau tetap ngotot mengesahkan, itu yang melanggar hukum.
Karena itu, tak ada urusan dan alasan, untuk memberikan ucapan terimakasih kepada istana. Kecuali, Partai Demokrat mau jatuh kedudukannya menjadi Partai Cebong sekelas Joman atau Kumpulan Anggota Partai Pembegal KSP Moeldoko.
Masak iya, hanya karena ocehan Joman Partai Demokrat mau turun kasta? ini bukan soal enggan meminta maaf, tapi soal siapa yang salah dan siapa yang dizalimi. Semestinya, istana yang meminta maaf dan segera memecat KSP Moeldoko. itu yang benar.
Tentang ada Istana dibalik usaha Kudeta KSP Moeldoko, itu sudah diketahui publik. Bukan karena tuduhan AHY atau SBY.
Andai saja Partai Demokrat diam, Mas AHY tidak melawan, Pak SBY tidak bersuara, sudah pasti Pembegalan Partai yang diketuai KSP Moeldoko dilegalisasi penguasa. Hanya saja, Mas AHY jangan merasa itu hasil perjuangan Partai Demokrat seorang, itu juga hasil perjuangan rakyat, saya termasuk didalamnya. Bukan begitu Mas AHY?
Perlawanan Partai Demokrat secara politik, mampu membongkar borok KSP Moeldoko dan mendapat simpati rakyat. Hal inilah, yang membuat istana tak berani memberi 'Stempel Sah' kepada kubu KSP Moeldoko.
Disisi lain, ini menjadi berkah elektabilitas bagi AHY dan Partai Demokrat. Hal ini, juga diakui oleh Andi Mallarangeng, saat hadir dan berdiskusi membahas hal ini.
Hanya saja, Mas AHY jangan terlena, tetap waspada. Politik itu licik dan penuh intrik. Saya Khawatir, setelah gagal meminjam tangan istana, KSP Moeldoko akan meminjam tangan pengadilan untuk mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, logika hukum itu juga tidak tegak di pengadilan. Intervensi kekuasaan, juga bisa dan biasa sampai di Pengadilan. Kasus HTI menjadi contohnya.
Yang jelas, abaikan suara-suara cebong yang meminta mas AHY berterima kasih dan meminta maaf kepada rezim. Orang Perampok gagal merampok, mengurungkan niat merampok, kok kita diminta berterimakasih kepada perampok?
Sampai kapan pun begal tetaplah begal. Jangan tertipu dengan musang yang berbulu domba. [].
0 Komentar