Oleh: Nasrudin Joha
Pengamat Politik
Presiden Joko Widodo telah menolak semua maupun sebagian amandemen UUD 1945, ungkap Afriansyah Noer, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Sabit (PBB) yang dalam hal ini termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengundang partai koalisi pemerintah non parlemen ke Istana. Rabu (9/1), Jokowi menggelar pertemuan dengan PBB, Perindo, Hanura, PSI, dan PKPI.
Meski begitu, PBB mengatakan Usriel bersedia membantu presiden jika dia ingin membuat amandemen. Menurut Sekjen, Yusril akan memberikan kontribusi jika amandemen disahkan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyerangan PSI sebelumnya terhadap kehadiran PAN di istana. PSI yang tidak diundang merasa terabaikan, meski perannya dalam mendukung Jokowi tak bisa dianggap remeh.
Rakyat tentu tidak percaya Presiden Jokowi tidak menginginkan amandemen. Langkah Jokowi mengundang tujuh partai koalisi dan kemudian menggelar partai pendukung non-parlemen justru memperkuat posisi presiden yang ingin memperkuat kekuasaannya melalui amandemen.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI juga diundang ke istana presiden untuk membahas amandemen tersebut. Padahal, MPR RI tidak terburu-buru melaporkan atau sekedar berkonsultasi dengan Presiden untuk membahas amandemen konstitusi.
Ketua PAN Zulkifli Hasan pun akhirnya membocorkan pembicaraan tujuh pimpinan partai dengan Jokowi soal amandemen. Padahal, hal ini sebelumnya telah dibantah oleh Johnny G. Pratt, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.
Sebelum rektifikasi politik melalui partai politik, beberapa lembaga investigasi juga menyebarkan kekuatan wacana tiga periode Jokko melalui narasi JokPro 2024. Semua indikator ini menegaskan keinginan kuat Bapak Presiden untuk memperkuat keinginannya akan kekuasaan melalui konstitusionalisme amandemen.
Modus operasinya adalah memperkuat kepresidenan hingga tahun 2027 dengan memberdayakan MPR RI untuk melaksanakan PPHN dan kemudian melalui produk hukum TAP MPR. Atau, mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga, memungkinkan Jokowi untuk kembali mencalonkan diri pada 2024 sangat tinggi.
Sayang sekali hal itu gagal untuk memperpanjang jangka waktu kekuasannya. Rakyat sadar ketika kekuatan ketidakadilan ingin memperpanjang tahun tiraninya.
Sebagai orang yang berakal sehat, kita tentu tidak menerima semua skenario jahat ini. Oleh karena itu, semua orang harus berjuang, kalau-kalau semua upaya akan sia-sia, perjuangan tetap dilakukan.
Ingat! Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada banyak orang jahat. Tetapi justru karena diamnya orang baik maka kejahatan memiliki legitimasi.
0 Komentar