GAS LPG 3 KG LANGKA: INIKAH BENTUK KETIDAKMAMPUAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ENERGI?

Oleh: Widy Nur Nisrina

Muslimah Peduli Umat

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka-bukaan soal penyebab LPG 3 kg langka. Ia mengatakan kelangkaan terjadi karena peningkatan konsumsi.

"Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

Meski begitu, Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga pasokan agar tetap aman. Nicke berharap dalam satu pekan ke depan pasokan LPG 3 kg berangsur normal.

Nicke mengatakan untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg, Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Ia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. Artinya, LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

Negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara.

Di negara-negara Barat, perekonomian liberal ini dijalankan dan ternyata menghasilkan kerusakan. Yang terjadi bukan keadilan ekonomi, tetapi justru konsentrasi sumber-sumber ekonomi pada segelintir kapitalis. Sementara itu, mayoritas rakyat tidak menikmati sumber-sumber ekonomi.

 

Sistem ekonomi kapitalisme yang jahat ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi yang adil, yaitu sistem Islam. Politik ekonomi Daulah Khilafah Islamiah adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk energi.

Khilafah menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat, baik untuk memasak, transportasi, penerangan, maupun yang lainnya. Negara akan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyediakan bahan bakar bagi rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. Bisa berupa listrik, BBM, elpiji, LPG, maupun energi alternatif seperti kayu, panas bumi, nuklir, dan sebagainya.

Penyediaan LPG maupun jaringan dan infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengambil untung darinya. Negara boleh saja menjualnya pada rakyat, tetapi sebatas biaya operasional.

Sayangnya, selama ini LPG tersebut dijual kepada asing dengan harga murah, sedangkan rakyat harus kesulitan untuk memasak. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola menggunakan aturan yang salah. Padahal Allah ﷻ sudah memerintahkan untuk mengelola negara dengan aturan Allah Taala, yakni syariat Islam.

Firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 49,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”

Wallahua'lam bisshowab.