Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera dinilai sebagai dampak langsung dari keberpihakan negara yang begitu besar kepada korporasi swasta.
“Ini semua dampak langsung dari betapa besar negara ini berpihak kepada korporasi-korporasi swasta,” ujar Cendekiawan Muslim, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY), dalam diskusi online bertajuk "Bencana Sumatera Salah Siapa?" pada Ahad (7/12/2025), yang disiarkan melalui kanal YouTube UIY Official.
UIY mengungkapkan bahwa para pemegang kewenangan di negara ini terhubung dengan perusahaan-perusahaan swasta.
“Itu bisa dicek siapa pemegang tambang-tambang batu bara itu,” tambahnya.
UIY menyebutkan bahwa peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) semakin mengecil. Sebagai contoh, PT Bukit Asam hanya menguasai sekitar 5 persen dari produksi batu bara nasional.
“Produksi batu bara nasional itu mencapai 600 juta ton, sementara produksi Batu Bara Bukit Asam hanya kurang dari 30 juta ton. Jadi, kurang dari 5%. Coba bayangkan, ini negara punya perusahaan tetapi hanya mendapatkan 5%. Ini yang gila siapa? Yang gila adalah para birokrat dan pemimpin yang menganaktirikan negara,” kata UIY.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi kapitalisme yang rusak saat ini, orientasi penguasa hanya berfokus pada keuntungan politik dan ekonomi.
“Sekarang ini, mereka hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaan mereka pada periode berikutnya. Jadi, kekuasaan ini menjadi siklus gilanya: uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang,” bebernya.
Eksploitasi sumber daya alam, lanjutnya, menjadi cara yang paling mudah bagi elite untuk meraup keuntungan.
UIY juga menyoroti minimnya porsi lahan sawit yang dikuasai oleh negara. “Ternyata, sawit itu hanya sekitar 5% milik perusahaan negara. Dari 16 juta hektar lahan sawit, perusahaan negara hanya mengelola sekitar 800.000 hingga 900.000 hektar,” ungkapnya.
Ia menilai fenomena ini tak lepas dari relasi gelap antara penguasa dan pengusaha.
“Masalah kita semua sudah jelas jawabannya. Kita semua tahu, pasti ada sesuatu di balik itu. Maka, istilah 'pengpeng' benar adanya. Negara ini hancur karena 'pengpeng', pengusaha yang juga menjadi penguasa, dan penguasa yang merangkap jadi pengusaha,” ujarnya.
UIY menegaskan, untuk memperbaiki negara ini, yang perlu diperbaiki adalah sistemnya. “Kapitalisme berkolaborasi dengan demokrasi, demokrasi kapitalisme, demokrasi transaksional,” pungkasnya.
0 Komentar