Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi utang Republik Indonesia (RI) yang masih berada di tingkat aman. Bahkan, Jokowi menyebut rasio utang Indonesia paling rendah dibandingkan negara-negara G-20 dan ASEAN. Berkaitan hal itu, Pengamat Ekonomi Dr. Erwin Permana S.P., M.E. menegaskan bahwa utang Republik Indonesia berjumlah besar.
“Jumlahnya besar!. Kemudian dari sisi alokasi utang ternyata tidak untuk kebutuhan mendasar, celakanya lagi itu hutang itu berbunga,” ujarnya dalam program Kajian Politk dan Ekonomi bertema “Jokowi: Utang Indonesia Aman, Benarkah Aman?” di kanal YouTube Khilafah Channel Reborn, Sabtu (19/8/2023).
Perbandingan utang Indonesia yang katanya masih rendah di bawah negara-negara G-20 dan ASEAN, seperti Jepang, Singapura dan AS misalnya, Erwin lantas menjelaskan, utang negara maju itu kebanyakan utang dalam negeri. Dan yang harus diperhatikan, selain memiliki hutang negara maju juga sebagai negara pemberi hutang.
“Mereka berutang, tapi mereka juga pemberi utang. Ya, mereka negara debit tapi juga pada saat yang sama kredit. Lah kita (Indonesia) utang mulu, akhirnya masuk nanti ke dalam perangkap utang. Pada akhirnya gitu ya, faktanya Indonesia sudah masuk jeratan utang,” jelasnya.
Ia kemudian mengemukakan, data dari kementerian keuangan (Kemenkeu) secara nominal utang Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan Juli 2023 sebesar 7.855 triliun.
Erwin pun merinci akumulasi utang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, mulai dari presiden pertama sampai yang ke-6. Atau sejak awal kemerdekaan RI pada tahun 1945 sampai 2014 (69 tahun merdeka), total utang RI adalah 2.600 triliun.
“Tapi dahsyatnya, di era rezim sekarang ini, dari tahun 2014 – 2023, sekitar 8 tahun dia (Jokowi) berkuasa, perbandingan akumulasi jumlah utang yang awalnya 2600 triliun sekarang menjadi 7.800 triliun. Artinya, ada penambahan utang mencapai hampir 6000 triliun,” ungkapnya.
Menurut hitung-hitungan kasarnya, hampir rata-rata setiap tahun itu menambah utang 1000 triliun. “Kalau setahun itu ada 12 bulan, maka 1000 triliun dibagi dengan 12, ya berarti 100 triliun tiap bulan,” ucapnya.
Dari data itu, Erwin pun memprediksi, di penghujung kekuasaan rezim Jokowi ini patut diguga akan adanya penambahan utang untuk proyek-proyek strategis yang belum kelar. Sebutlah misalnya proyek ibu kota negara (IKN) dan kereta cepat jakarta-bandung yang belum benar-benar kelar dan saat ini masih dalam proses pengerjaan.
“Jadi, rasa-rasanya untuk nambah hingga 9000 triliun kayaknya sangat mungkin itu ya. Kalau setahun misal ngutangnya 1000 triliun, sangat-sangat mungkin di penghujung kekuasaan rezim Jokowi utang RI akan mencapai 9000 triliun,” pungkasnya.
0 Komentar