Oleh: Lathifa Rohmani
Muslimah Peduli Umat
Jumlah anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke perlindungan sosial diperkirakan mencapai 1,4 miliar, berdasarkan data dari lembaga PBB dan badan amal Inggris 'Save the Children'. Kondisi ini membuat anak-anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, gizi buruk, dan terpapar kemiskinan.
Menurut Natalia Winder Rossi, Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), menyebutkan sekitar 333 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrem, berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS atau sekitar 33.565 rupiah per hari. Hampir satu miliar anak lainnya hidup dalam kemiskinan multidimensi. (Kumparan.com, 15/02/2024)
Sementara itu, pemerintah Indonesia memperkirakan lonjakan yang signifikan dalam kemiskinan ekstrem menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam basis perhitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh pemerintah dibandingkan dengan standar global.
Dalam perhitungan yang lebih global, dengan menggunakan standar US$ 2,15 PPP (purchasing power parity) per hari untuk mengidentifikasi mereka yang dapat dianggap sebagai miskin ekstrem, pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta orang penduduk miskin hingga tahun 2024, yang setara dengan usaha untuk mengangkat 3,35 juta orang setiap tahunnya. (CNBC Indonesia, 23/06/2023)
Kapitalisme Akar Masalah Kemiskinan
Kemiskinan ekstrem global saat ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang dihadapi dunia saat ini. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme yang telah menjadi landasan utama dalam struktur ekonomi global. Dampaknya sangat terasa pada anak-anak, sehingga berbagai macam masalah kehidupan mengancam dan miliki potensi untuk memengaruhi nasib dunia di masa yang akan datang.
Di sisi lain, sistem perlindungan sosial yang diterapkan oleh negara-negara saat ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, kadang-kadang hanya menjadi upaya tambal sulam atas kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yang ada. Meskipun memberikan bantuan bagi sebagian rakyat yang membutuhkan, sistem ini masih belum mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan yang luas dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pengusaha memiliki kendali yang besar atas kehidupan masyarakat, termasuk penguasaan terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang.
Sistem kapitalisme membagi negara-negara di seluruh dunia menjadi dua kelas, yaitu negara dengan pendapatan rendah dan negara dengan pendapatan tinggi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Sistem ini juga memiliki sifat yang eksplosif dan destruktif. Keberadaan sistem kapitalisme yang bersifat eksplosif ini tidak bisa dilepaskan dari penjajahan atau imperialisme, di mana negara-negara adidaya menjalankan agenda ekonomi mereka dengan dalih kebebasan yang seringkali merampas kekayaan alam negara-negara lemah.
Sifat destruktif sistem kapitalisme juga tidak bisa diabaikan. Dengan dalih kebebasan kepemilikan dan liberalisasi pasar, satu atau dua individu bisa mengendalikan sebagian besar ekonomi suatu negara, yang dikenal sebagai oligarki kapitalis. Selain itu, kebijakan liberalisasi dan eksploitasi yang berlebihan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi yang luas untuk industri, penggalian mineral yang merusak, dan bencana alam akibat kelakuan serakah korporasi dan kapitalis.
Semua kondisi ini merupakan konsekuensi dari "reinventing government", di mana negara diubah menjadi entitas yang hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Dalam konsep ini, birokrasi diperlakukan seolah-olah seperti perusahaan yang harus mengoptimalkan keuntungan. Tujuan utamanya bukan lagi pelayanan masyarakat yang merata, tetapi lebih pada pencapaian efisiensi dan keuntungan semata. Sementara itu, kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi terus merajalela sebagai dampak dari sistem kapitalis yang rusak ini.
Hal ini tentu membahayakan generasi pada masa mendatang. Kemiskinan memicu sejumlah masalah bagi generasi mendatang, seperti meningkatnya tingkat putus sekolah akibat biaya pendidikan yang semakin mahal, rentannya terhadap penyakit karena minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak, risiko gizi buruk, dan bahkan kelaparan.
Oleh karena itu, untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kemiskinan ekstrem, kita tidak bisa hanya mengandalkan paradigma kapitalisme. Diperlukan solusi yang lebih holistik yang dapat memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi semua anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Islam Atasi Kemiskinan
Solusi komprehensif untuk mengatasi kemiskinan ini adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah ketika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tidak terpenuhi bagi masyarakat. Sehingga, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, langkah yang diambil adalah dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.
Dalam pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam kesejahteraan dan terhindar dari cengkeraman kemiskinan. Solusi yang diberikan oleh Islam dalam mengatasi kemiskinan ini adalah solusi yang menyeluruh dan bersifat sistemis, yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang terbebas dari dampak negatif kemiskinan.
Pertama, negara menjamin pemenuhan kebutuhan primer, namun tidak berarti negara memberikan makanan, pakaian, atau rumah secara cuma-cuma kepada rakyat setiap saat, sehingga rakyat dapat bermalas-malasan karena kebutuhannya telah terpenuhi. Maksud dari jaminan tersebut adalah untuk mewujudkan pengaturan dan mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.
Kedua, pembagian kepemilikan secara benar. Terdapat tiga aspek kepemilikan dalam Islam yaitu, individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu memungkinkan siapa pun untuk mencari harta demi memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kepemilikan umum, dikelola oleh negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat, bahkan bisa dalam bentuk harga murah atau pemberian gratis. Harta milik umum ini berupa barang tambang, minyak, sungai, danau, hutan, jalan umum, listrik, dsb. Pembagian ini sangat penting untuk mencegah dominasi ekonomi, di mana pihak yang kuat menindas yang lemah karena harta umum dikuasai oleh segelintir individu atau korporasi.
Ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Negara memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Sebagai contoh, negara dapat memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. Setiap individu berhak untuk menghidupkan tanah yang tidak produktif dengan menggarapnya, dengan cara ini, mereka berhak memiliki tanah tersebut (dengan peran negara). Negara juga berhak untuk mengambil tanah pertanian yang ditinggalkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut.
Keempat, pembangunan ekonomi yang berfokus pada sektor riil, bukan non-riil. Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang berfokus pada sektor non-riil, membuat sistem ini rapuh dan rentan kritis. Sistem ini juga melibatkan transaksi ribawi, seperti utang-piutang berbasis bunga melalui sistem perbankan. Dengan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan ekonomi di sektor riil, krisis ekonomi dapat dicegah dan tidak akan terulang.
Dengan menerapkan sistem Islam secara komprehensif, kemiskinan dapat dicegah dan diatasi. Bahkan jika terdapat penduduk miskin dalam pemerintahan Islam, jumlahnya sangat sedikit. Hal ini juga akan ditangani dengan baik karena dalam sistem Islam terdapat perintah dan dorongan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Anjuran untuk bersedekah dan kewajiban zakat bagi mereka yang mampu akan membawa keharmonisan dalam pencapaian kesejahteraan.
Wallahu 'alam bish-shawwab.
0 Komentar