Oleh: Santi
Muslimah peduli umat
Setelah wabah berakhir dan berbagai kekeringan melanda negeri, kini harga kebutuhan pokok seperti beras semakin melambung tinggi yang menyebabkan kehidupan masyarakat semakit sulit.
Mengutip dari ekonomi.bisnis.com (2/2/2024) Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Presiden Joko widodo (Jokowi) bahwa pemerintah telah memberikan sederet bantuan sosial (bansos) sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kg, BLT elnino Rp 200 ribu perbulan, hingga BLT mitigasi risiko pangan Rp 200 ribu per bulan.
Adapun alasan utama pemerintah mengeluarkan sederet bansos bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah meroketnya harga kebutuhan pangan.
Meroketnya harga pangan tidak hanya terjadi di indonesia saja, akan tetapi hal ini pun terjadi di berbagai negara lainya, imbas dari adanya badai el Nino. Oleh karena itu guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat pemerintah menggelontorkan dana bansos terhadap masyarakat menengah ke bawah.
Penggelontoran dana bansos yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut pengakuan Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan politisasi paslon tertentu dalam pemilu 2024 ini. Bahkan bantuan sosial ini sudah di berikan oleh pemerintah sejak bulan September tahun lalu.
Pak Jokowi menilai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di gelontorkan bukan keputusan sepihak, akan tetapi sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR, untuk memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dari dana APBN.
Namun demikian, ada indikasi bahwa pemerintah mengunakan dana bansos untuk menguatkan posisi paslon tertentu. Gencarnya bantuan pada moment pemilu dan bahkan sampai berimbas pada stok beras yang berkurang yang diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras saat ini.
Menurut akademisi asal yogyakarta Dr. Nuhbatul basyariah, beliau menjelaskan bahwa, "bantuan sosial yang di politisasi hanya muncul dalam sistem demokrasi, karena sistem ini lahir dari ide manusia dan menjadikan aturan yang di laksanakanya pun bergantung pada penguasa," pada Mnews, (11-2-2024).
Beliaupun menjelaskan bahwasanya bansos, bentuk pemberian negara kepada rakyatnya adalah hak rakyat sehingga sudah menjadi kewajiban penguasa.
"Bansos merupakan hak rakyat, yang harus di berikan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola urusan rakyatnya, khususnya dalam jaminan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan," ungkapnya.
Dalam sistem demokrasi kapitalis saat ini, para penguasa akan memperjuangkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara dan tak jarang mereka pun akan memanfaatkan setiap peluang yang ada, jadi tidaklah aneh jika momentum pemilu dijadikan ajang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan meskipun akan berdampak pada stok beras yang terkuras.
Di sisi lain kesadaran politik masyarakat masih lemah dan rendahnya pendidikan serta kemiskinan yang menimpa masyarakat ditambah masyarakat yang berpikiran pragmatis sehingga mudah di manfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Negara seharusnya dapat mengentaskan kemiskinan dengan cara yang lebih komprehensif dan menangani dari akar persoalannya. Bukan sekedar dengan cara bansos yang di berikan secara berulang saja, akan tetapi akar masalah kemiskinan tersebut benar-benar menjadi faktor yang harus di entaskan, apalagi pemberian bansos tersebut semakin meningkat di momen pemilu sehingga seringkali di manfaatkan segelintir oknum untuk di politisasi.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, di mana dalam syariat-Nya tata kelola aturan tersebut bersumber dari sang pencipta untuk kemaslahatan umat semata mengatur manusia dalam meraih kesejahteraannya.
Adapun sistem ekonominya yang di terapkan dalam sistem pemerintahan Islam, berpandangan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Negara akan menjamin setiap individu rakyat, tanpa membedakan agama, ras, dan suku.
Negara juga akan memberikan hak individu rakyatnya secara adil dan merata serta terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu saja, negara juga akan memberikan kebutuhan pokok lainnya berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhana Wa Ta'ala. Sehingga negara akan mengurus rakyatnya sesuai dengan hukum syara dan mewujudkan sumber daya manusia berkepribadian Islam.
Negara juga akan mengedukasi rakyatnya dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam memilih seorang pemimpin, sehingga umat akan memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Seorang muslim yang menjadi pemimpin jelas berkualitas, karena iman dan taqwanya kepada Allah ï·» serta berkompeten, sehingga tidak perlu adanya pencitraan dengan politiasi bansos dan hal tersebut tidak akan terwujud selama demokrasi kapitalis masih menjadi acuan sistem saat ini dan umat masih mencampakkan Islam.
Wallahu a'lam bi showab
0 Komentar