Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Dua kawasan elit di bumi Indonesia, yaitu Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) ditetapkan pemerintah menjadi proyek strategis nasional (PSN) (kumparan.com, 23/3/2024).
Artinya, dengan ditetapkannya sebagai PSN, dua kawasan yang selama ini digarap oleh Agung Sedayu Group dan Sinar Mas Group itu akan diberikan dukungan dari pemerintah, salah satunya berupa jaminan dari pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, jaminan pemerintah yang dimaksud adalah diberikannya kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU dan/atau risiko politik.
Sementara sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, kriteria PSN adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Adakah penetapan dua kawasan elit itu sebagai PSN akan berimbas kepada semakin sejahteranya masyarakat Indonesia secara keseluruhan?
Pro Kontra Para Ahli
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai BSD dan PIK akan menjadi pusat pertumbuhan baru ketika Jakarta sudah terlalu padat. Status PSN ini bisa menjadi dorongan percepatan pembangunan dua kawasan itu, ketika panjangnya birokrasi membuat banyak investasi tidak jadi masuk ke Indonesia. Dengan status PSN, dia menilai birokrasi itu lebih mudah, dan yang paling penting semakin memberi keyakinan bagi investor untuk masuk.
Sementara soal ketentuan PSN harus berimbas pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dia mengimbau ada kolaborasi antara pengembang dengan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Misal dengan membangun perumahan murah untuk para pegawai di sana.
Berbeda dengan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang mengkritik penetapan BSD dan PIK jadi PSN yang menurutnya kurang tepat. Ada kekhawatiran dengan penetapan PSN ini justru akan ada penyalahgunaan wewenang dengan dalih status PSN. Agus juga mengkritik penetapan PSN yang menurutnya tidak sesuai regulasi, bahwa PSN harus untuk pemerataan ekonomi.
Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penetapan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Taman Indah Kapuk (PIK) menjadi proyek strategis nasional (PSN) ada kaitannya dengan unsur politik.
Dikarenakan kawasan PIK dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan BSD merupakan bagian dari Sinar Mas Group. Agung Sedayu dan Sinar Mas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN.
Sebenarnya sah-sah saja Presiden Jokowi menetapkan kedua proyek tersebut meskipun tanpa itu pun maka pengembangan telah berjalan dengan baik. Namun Ali mengatakan dengan masuknya kedua proyek ini sebagai PSN, Indonesia Property Watch menilai harus ada nilai lebih yang dapat dimasukkan agar menggerakkan ekonomi dengan cakupan nasional.
Kebijakan Yang Selalu Kontroversial, Untuk Siapa?
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, Proyek strategis nasional (PSN) seharusnya menjadi jalan pemerataan Pembangunan, peningkatan lapangana pekerjaan serta kesejahteraan rakyat.
PSN di daerah elit tentu menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan elit politik atau oligarki? Apalagi melihat praktek PSN hari ini yang mengakibatkan beragam konflik di masyarakat seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, sosial budaya, dan tidak berpengaruh besar terhadap rakyat banyak. Pertanyaannya benarkah PSN ini untuk rakyat?
Mengapa pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan kontroversial? Seolah ada invisible hand yang memaksa pemerintah untuk melakukan hal yang demikian. Namun inilah konsekwensi hidup di bawah aturan kapitalisme. Asasnya saja sekuler yaitu pemisahan agama dari kehidupan, sehingga tak ada makna zalim dan adil. Sepanjang pemerintah bisa terus mengupayakan kemudahan bagi pemodal besar, maka selama itu pula akan dilakukan.
Kapitalisme, hanya mengunggulkan kepentingan pemodal besar, yang jika tanpanya negara akan melemah karena kekurangan modal, berikut tenaga ahlinya. Samasekali tak terpikir untuk mengoptimalkan potensi dalam negeri meski ada dalam diri rakyat maupun besarnya jumlah kekayaan alam yang ada.
Pola pikir inilah yang membawa kepada kesengsaraan berlanjut tanpa henti, terlebih para pejabat negeri ini pun terlibat dalam bisnis memperkaya sendiri dengan ikut sebagai pengusaha dalam setiap proyek strategis nasional. Tak ada fokus utama itu rakyat, maka ini pula yang menjadikan negara terus menerus menaikkan tarif pajak, demi pembiayaan operasional negara yang ujung-ujungnya hanya memperkaya pejabat itu dan para investor.
Saatnya Kembali Kepada Islam
Islam menjadikan pemerataan pembangunan sebagai satu keharusan bagi negara. Negara wajib menyusun perencanaan yang tepat dan membawa manfaat untuk rakyat banyak, termasuk dalam merancang PSN. Khalifah harus memiliki data yang akurat tentang berbagai proyek yang akan dibangun dan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Negara juga mampu menyediakan sumber dana karena memiliki sumber pemasukan modal yang beragam dan memberikan hasil yang besar. Yaitu Baitulmal yang terdiri dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti tambang, energi dan lainnya. Hasil pengelolaan harta kepemilikan negara seperti tanah Hima, Kharaj, Jizyah, bea cukai, pembayaran denda , harta ghulul pejabat, zakat dan lainnya.
Pendapatan selain zakat, akan disalurkan sesuai dengan apa yang dilihat pemimpin negara dalam rangka memenuhi amanahnya sebagai pengurus rakyat. Sedangkan zakat, maka hanya akan dibagikan kepada delapan asnaf sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an.
Dengan penjaminan ini maka kesejahteraan akan benar-benar terwujud. Negara tidak akan tebang pilih dalam membangun proyek strategis, melainkan sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat. Rasulullah ï·º Bersabda, “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi). Wallahualam bissawab.
0 Komentar