Oleh: Darul Al Fatih
Pengamat Politik
Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) ternyata membawa dampak yang lebih besar dari sekadar kritik di media sosial. Kini, gejolak juga muncul dari dalam tubuh partai itu sendiri. Beberapa anggota Dewan Pakar PKS memilih untuk mundur sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut.
Pengunduran diri ini diumumkan secara resmi oleh Jenderal (Purn) Sunarko, mantan Danjen Kopassus, dalam sebuah pernyataan bersama pada Senin, 26 Agustus 2024. Sunarko menyatakan bahwa keputusan mundur ini didasarkan pada alasan yang sangat rasional, yaitu ketidakcocokan dengan arah perjuangan partai yang dinilai telah melenceng dari visi awal.
“Mereka, orang yang ingin terlibat dalam partai dalam perjuangan, bukan sekedar untuk berburu kekuasaan,” tulis Ahmad Khozinudin dalam opininya. Menurutnya, Dewan Pakar PKS ini merasa bahwa partai telah menggeser orientasinya dari perjuangan menuju upaya memperoleh kekuasaan semata. Oleh karena itu, mereka merasa perlu mengambil langkah tegas dengan mundur dari partai.
Langkah mundur yang diambil oleh Dewan Pakar PKS ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh tokoh lainnya, seperti Eggi Sudjana, yang meski kritis terhadap kebijakan PKS bergabung dengan KIM Plus, memilih untuk tetap berada di dalam partai dan menyuarakan ketidakpuasannya dari dalam.
Ahmad Khozinudin juga menyoroti kebijakan PKS yang selama ini sering kali didasarkan pada alasan 'maslahat' atau keuntungan politik jangka pendek. Sebagai contoh, PKS berdalih bahwa bergabung dengan KIM Plus adalah langkah strategis karena kurangnya kursi untuk maju sendiri di Pilkada Jakarta. Namun, alasan ini terbantahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan PDIP, dengan kursi yang lebih sedikit dari PKS, untuk maju sendiri.
“Sikap politik Dewan Pakar PKS ini, patut dijadikan teladan. Sikap ini menunjukan, loyalitas pada partai berangkat dari keamanan visi perjuangan. Manakala visi itu bergeser, loyalitas pun dicabut,” tulis Ahmad Khozinudin. Sikap ini, lanjutnya, seharusnya menjadi contoh bagi seluruh rakyat untuk tidak memberikan dukungan buta kepada tokoh atau partai politik, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip syariat Islam.
Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa umat Islam harus memiliki parameter yang jelas dalam perjuangan politik, yaitu syariat Islam. Selama tokoh dan partai masih memperjuangkan syariat Islam dan berada di jalur kebenaran, dukungan umat akan terus diberikan. Namun, jika mereka melenceng, tugas umat adalah untuk mengoreksi dan jika perlu, menarik dukungan.
“Umat harus segera menarik dukungan dan pembelaan saat tokoh dan partai melenceng dari memperjuangkan syariat Islam dan keluar dari jalur kebenaran,” pungkas Ahmad Khozinudin.
Dengan adanya peristiwa ini, jelas bahwa Dewan Pakar PKS telah memberikan contoh sikap yang tegas dalam mempertahankan prinsip perjuangan, dan menjadi pengingat pentingnya kesetiaan pada visi dan misi yang benar, bukan pada individu atau kelompok tertentu.
0 Komentar