Oleh: Darul Iaz
Jurnalis Lepas
Pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin, dalam agenda pernyataan bersama yang dihadiri oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), aktivis, advokat, ulama, dan tokoh nasional, wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam pernyataannya, Edy Mulyadi menyoroti sejumlah kontroversi yang melibatkan Yudian sejak menjabat sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga posisinya saat ini di BPIP.
Edy mengkritik kebijakan Yudian yang melarang mahasiswi bercadar saat masih menjabat sebagai rektor. "Yudian ini bermasalah ya, ketika dia menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia melarang mahasiswinya bercadar," ujar Edy. Kontroversi ini semakin mendalam ketika Yudian dilantik sebagai Kepala BPIP pada Februari 2020, di mana ia membuat pernyataan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila dan mengusulkan agar salam "Assalamualaikum" diganti dengan salam Pancasila. Menurut Edy, tindakan-tindakan ini menunjukkan sikap Yudian yang anti-Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, Edy Mulyadi juga menyoroti penghapusan poin mengenai "ciput hitam" dalam peraturan seragam Paskibraka tahun 2024 yang sebelumnya ada dalam peraturan tahun 2022. "Dia sendiri mencantumkan itu loh, entah dapat bisikan setan dari mana dia kali ini mencoret yang itu," kata Edy. Penghapusan ini dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap Islam, dan Edy menyatakan bahwa Yudian bersembunyi di balik SK Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 untuk membenarkan tindakannya.
Edy Mulyadi juga mengkritik gaji besar yang diterima oleh pejabat BPIP, termasuk Yudian, yang menurutnya hanya menimbulkan kegaduhan tanpa kontribusi nyata. "Bagaimana uang negara dihambur-hamburkan untuk menggaji orang seperti ini? Kepala BPIP itu gajinya 76,5 juta, ah kerjanya apa aja?" ujar Edy dengan nada tegas. Ia bahkan menyatakan bahwa BPIP telah menjadi alat propaganda anti-Islam dan anti-Pancasila.
Pada akhir pernyataannya, Edy Mulyadi menyerukan agar masyarakat, khususnya umat Islam, menolak keberadaan BPIP dan mempertanyakan transparansi anggaran negara yang digunakan untuk membiayai lembaga tersebut. Menurutnya, "Peristiwa Bangladesh bisa saja terjadi di Indonesia" jika kebijakan-kebijakan yang dianggap menekan Islam terus diberlakukan.
0 Komentar