KONTROVERSI IJAZAH PRESIDEN JOKOWI KIAN RUMIT, KLARIFIKASI JUSTRU TIMBULKAN PERTANYAAN BARU

Oleh: Oktavia

Jurnalis Lepas

Jakarta, 17 April 2025 — Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Presiden menunjukkan dokumen ijazahnya kepada sejumlah awak media dalam sebuah pertemuan tertutup di kediamannya pada Rabu (16/4). Langkah ini justru memicu pertanyaan baru dari berbagai kalangan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengundang 11 jurnalis ke dalam rumahnya. Para jurnalis diminta meninggalkan telepon genggam mereka, dan hanya diperbolehkan melihat ijazah tanpa mengabadikannya. Presiden juga berbagi kisah pribadi, menjelaskan bahwa dirinya sempat menggunakan kacamata karena minus, yang disebutnya sebagai alasan keberadaan foto berkacamata dalam ijazah.

Langkah ini menuai sorotan karena bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa ijazah hanya akan ditunjukkan jika diperintahkan oleh pengadilan. Bahkan dalam kesempatan terpisah, Presiden sempat menolak permintaan perwakilan masyarakat sipil dengan mengatakan, "Apa haknya? Apa kepentingannya? Bukan kewajiban saya menunjukkan ijazah kepada mereka."

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan klarifikasi. Namun, klarifikasi tersebut justru menimbulkan kebingungan. Dalam pernyataan resmi, UGM menyebut bahwa Jokowi tercatat pernah menempuh pendidikan dan memiliki data lengkap di Fakultas Kedokteran, bukan di Fakultas Kehutanan seperti yang selama ini diketahui publik.

Menanggapi perkembangan ini, pemerhati politik Ahmad Khozinudin menilai kasus ijazah palsu ini semakin kusut dan membingungkan publik. Ia mengkritik sikap negara yang dianggap absen dalam menangani persoalan ini secara terbuka dan tuntas. Ia juga menyinggung sikap Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas polemik tersebut.

"Rakyat kembali harus berjuang sendiri, seperti dalam kasus-kasus sebelumnya seperti Rempang, PIK-2, dan Wadas," ujar Khozinudin dalam unggahan Facebook-nya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Istana maupun UGM terkait pernyataan yang menimbulkan kebingungan tersebut.