Oleh: Ummu Junnah
Praktisi Kesehatan
Gemah ripah loh jinawi tampaknya hanya menjadi slogan tanpa makna di negeri mayoritas Muslim ini. Sungguh ironis, negeri yang luas dan kaya ini ternyata tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.
Banyak lulusan universitas di Indonesia masuk dalam lingkaran pengangguran. Mereka lulus kuliah tanpa kepastian memperoleh pekerjaan di tengah pasar kerja yang semakin selektif dan jenuh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 jumlah penganggur bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, kemudian sempat menurun menjadi 842.378 orang pada 2024. Meski demikian, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi. (CNBCIndonesia.com, 1 Mei 2025)
Setiap tahun, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta meluluskan banyak sarjana yang akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal. Hal ini membuktikan bahwa akar masalahnya bukanlah kurangnya kemampuan atau keterampilan, melainkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.
Fenomena ini diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif, namun masih disikapi secara santai oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia kuat dan akan terus tumbuh. Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5%.
Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia kuat secara fundamental dan mampu menghadapi guncangan global. Pemerintah tampaknya belum serius dalam menyelesaikan persoalan pengangguran. Mereka justru terus mempertahankan klaim bahwa perekonomian Indonesia baik-baik saja.
Kapitalisme Menyuburkan Pengangguran
Masalah pengangguran tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor turut memengaruhinya, seperti rendahnya keterampilan pencari kerja. Namun, itu hanyalah persoalan di permukaan yang bersifat individual. Pemerintah memang berupaya menyelesaikan masalah ini dengan menggelar pelatihan vokasi, tetapi angka pengangguran tetap tinggi. Ironisnya, lulusan SMK yang katanya siap kerja justru mendominasi tingkat pengangguran, bahkan lebih tinggi dari lulusan SMA.
Masalah pengangguran akan terus ada selama pemerintah masih mempertahankan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Kapitalisme menjadi akar persoalan pengangguran. Negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan merata bagi seluruh rakyatnya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme tampak dalam dua hal:
Pertama, sistem kapitalisme adalah buatan manusia. Ia memberi kebebasan kepemilikan sumber daya alam (SDA) kepada asing dan swasta, sehingga negara kehilangan kendali atas industrialisasi yang seharusnya menciptakan lapangan kerja. Fokus utama perusahaan bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan keuntungan sebesar-besarnya.
Kedua, sistem ini menjadikan sektor nonriil sebagai tumpuan. Uang dianggap sebagai komoditas, sehingga berkembanglah aktivitas ekonomi nonriil seperti bursa saham, sistem perbankan ribawi, dan asuransi. Aktivitas ini tidak menciptakan lapangan kerja nyata, bahkan menambah beban ekonomi.
Saat ini, negara lebih fokus pada sektor nonriil. Sektor ekonomi riil seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri berat yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja justru kurang mendapat perhatian. Ironisnya, tenaga kerja asing justru didatangkan dengan dalih lebih profesional.
Islam sebagai Solusi Tuntas
Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan pengangguran. Allah ï·» mewajibkan orang yang mampu dan sehat untuk bekerja. Negara sebagai pelayan umat berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan melalui penyediaan modal usaha dan sarana prasarana yang memadai.
Negara juga harus membekali rakyat dengan ilmu dan keterampilan melalui sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam, pemimpin adalah raa'iin (pengurus rakyat) yang wajib mengatur rakyat dengan syariat Islam, bukan dengan sistem buatan manusia.
Negara wajib mengelola kekayaan alam milik umum seperti laut, hutan, dan tambang, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta apalagi asing. Seluruh industri yang berkaitan dengan SDA harus berada di bawah kendali negara. Jika dikelola secara amanah, sektor ini akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Adapun langkah konkret yang dapat dilakukan oleh khilafah dalam menciptakan lapangan kerja antara lain dengan mendorong investasi halal di sektor riil seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.
Sementara itu, negara tidak boleh mengembangkan sektor nonriil, karena selain haram, sektor ini hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan menyebabkan instabilitas ekonomi.
Oleh karena itu, pengangguran adalah masalah sistemik yang lahir dari penerapan sistem kehidupan yang rusak, yaitu kapitalisme. Selama kita masih menggantungkan harapan pada sistem ini, pengangguran akan tetap ada dan bahkan terus meningkat.
Satu-satunya solusi tuntas adalah mencampakkan sistem kapitalisme dan beralih kepada sistem buatan Allah ï·» dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar