Oleh: Diaz
Jurnalis
Jakarta, 28 Juni 2025 — Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abdullah Hehamahua, menyatakan bahwa budaya korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi turut menyuburkan praktik korupsi, sementara satu-satunya sistem yang mampu memberi solusi tuntas adalah Islam.
Hal itu disampaikan Abdullah dalam Dialog Muharram bertema “Hijrah: Merajut Ukhuwah, Merangkai Peradaban Islam Kaffah” yang diselenggarakan Islamic Collaboration Forum (ICF) di Jakarta, Sabtu (28/6).
“Sebanyak 49% dari anggota DPR adalah pengusaha, sehingga cost politiknya sangat mahal sangat mahal. Saat pemilu, setidaknya satu calon butuh 1 miliar. Jika tidak punya, pemodal akan datang menawarkan diri, yang nanti imbalannya adalah proyek,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa praktik korupsi kini dilakukan secara terang-terangan. “Saat ini, makanya banyak yang sangat berani menantang. Mereka korupsi karena serakah, dan hukum untuk membuktikannya sukar,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi sangat serius. “Akhir tahun lalu Indonesia dilantik sebagai negara terkorup di dunia nomor dua.”
Abdullah juga mengungkap tingginya angka korupsi di kalangan aparatur sipil negara. “Kira-kira 69 sampai 70% ASN itu korupsi. Bukan karena gajinya kecil tetapi tidak manusiawi,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa lemahnya sistem hukum menjadi celah utama. “Pembuktian korupsi di Indonesia itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu, mereka yang korupsi berani menantang untuk membuktikan kalau mereka korupsi.”
“Korupsi adalah extraordinary crime yang bisa terjadi dari pemimpin pusat sampai daerah. Ini bisa terjadi akibat kesempatan hingga keserakahan yang menguasai jiwa. Hal ini sulit diberantas selama tidak ada sistem yang mampu memberikan sanksi tegas. Hanya Islamlah yang mampu menjawab tantangan ini,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini seharusnya menjadi keprihatinan bersama. “Terpilihnya Indonesia sebagai negara terkorup no. 2 di dunia seharusnya menjadi keprihatinan bersama. Ini menunjukkan bahwa budaya korupsi tumbuh subur di dalam sistem demokrasi. Bagaimana tidak, untuk duduk menjadi pemangku jabatan diperlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, wajar jika nantinya terpilih maka mereka harus mengakomodasi kepentingan para pemilik modal lewat proyek dan undang-undang.”
Ia juga mengkritik efektivitas lembaga pemasyarakatan. “Penjara hari ini tidak menyelesaikan permasalahan. Justru orang masuk penjara, sebelumnya tidak narkoba, keluar justru kecanduan narkoba,” pungkasnya.
0 Komentar