
Oleh: Mariyam Sundari
Jurnalis, Pengamat Kriminal Anak
Dilansir dari Kumparan News, 20 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang. Bahaya itu adalah state capture, yakni kolusi antara pemilik modal besar dengan pejabat pemerintahan serta elite politik. Jelas, kolusi semacam ini tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi memperluas kelas menengah.
Inilah buah dari sistem politik demokrasi kapitalis sekuler saat ini. Kolusi semacam itu menjadi sebuah keniscayaan. Tujuan utama dunia dalam sistem ini adalah keuntungan materi, yang sering kali menghalalkan segala cara dalam praktiknya. Ditambah lagi dengan budaya politik transaksional, di mana penguasa membutuhkan modal besar untuk bisa bersaing dalam kontestasi politik. Akibatnya, mereka bergantung pada suntikan dana dari para pengusaha.
Namun setelah terpilih, para pengusaha tentu menuntut "balas jasa" dari penguasa dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka. Inilah bentuk kecurangan nyata yang dilakukan oleh para konglomerat berkuasa (jauh dari nilai luhur agama) dan merugikan masyarakat bawah. Jelas bahwa kolusi dan korupsi bukanlah solusi dalam kehidupan. Lalu, adakah solusi yang lebih baik? Jawabannya: tentu saja ada.
Solusi terbaik adalah penerapan aturan Islam dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, akidah dijadikan sebagai asas, yang menjiwai setiap individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dengan dasar ini, manusia akan jauh dari kelalaian terhadap syariat, serta terhindar dari kecurangan dan penyimpangan, karena kejujuran menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. Para pejabat pun akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, bukan mencari peluang untuk memperkaya diri melalui kecurangan.
Para pejabat dalam sistem Islam sangat menyadari bahwa jabatan yang mereka emban akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, mereka akan menjalankannya sesuai hukum syariat yang berlaku. Selain itu, Islam memiliki mekanisme khusus untuk menjaga integritas individu maupun masyarakat, termasuk para pejabat negara. Islam juga memberikan sanksi yang tegas dan bersifat menjerakan.
Dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, korupsi dapat dicegah sejak dari akar persoalan. InsyaAllah.
0 Komentar