Oleh: Ummu Zaid
Penulis Lepas
Nasib guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak masalah yang dihadapi terkait kesejahteraan guru, seperti gaji yang tidak mencukupi, tunjangan yang minim, dan tidak adanya jenjang karier yang jelas. Dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, ada beberapa jenis guru seperti guru honorer, guru PPPK, dan guru ASN, namun gaji mereka berbeda-beda.
Wakil Ketua Komisi X DPR pun mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru honorer. Tidak hanya itu, Wakil Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) juga menyoroti kesejahteraan guru PPPK yang selama ini sangat kurang dan meminta pemerintah agar lebih memperhatikan dan mensejahterakan mereka.
Karena tidak ada jenjang karier, tidak memiliki uang pensiun, dan gaji yang minim, guru PPPK sangat berbeda nasibnya dengan guru PNS. Beberapa guru PPPK bekerja penuh waktu, sementara yang lainnya bekerja paruh waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 7 jam per hari atau 35 jam per minggu.
Dengan peraturan ini, guru PPPK bisa memilih jumlah jam kerja yang diinginkan, terutama jika mereka ingin keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, akibatnya, gaji yang diterima hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Ini membuat banyak guru PPPK terpaksa berutang, baik ke bank maupun pinjaman online, karena gaji yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam sistem kapitalisme, negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji guru dengan layak. Ditambah lagi, sumber daya alam banyak dikelola oleh swasta atau asing dengan alasan investasi. Pemasukan negara (APBN) bergantung pada pajak, yang justru memberatkan rakyat. Guru PPPK pun menjadi korban diskriminasi negara, dipandang hanya sebagai faktor produksi, bukan sebagai pendidik yang mulia bagi generasi bangsa.
Sistem Islam berbeda. Dalam Islam, negara akan mengelola anggaran negara (APBN) dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru. Baitul Maal, sebagai lembaga pengelola keuangan negara, memiliki tiga sumber pendapatan: pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara, dan pos shodaqoh/zakat.
Pembiayaan pendidikan, termasuk gaji guru, akan diambil dari pos kepemilikan negara. Dalam Islam, gaji ditentukan berdasarkan nilai jasa yang diberikan, bukan berdasarkan status PNS atau PPPK. Semua guru diperlakukan sama, tanpa memandang status mereka. Islam juga menjamin bahwa pendidikan, kesehatan, dan keamanan disediakan gratis oleh negara dengan kualitas terbaik untuk semua warga negara Khilafah, baik Muslim maupun non-Muslim.
Guru dalam Islam dianggap memiliki status mulia, karena mengajarkan ilmu yang merupakan bagian dari dakwah dan pendidikan umat. Dalam syariat Islam, guru dihormati karena mereka menyebarkan ilmu. Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ
“Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya, seluruh penghuni langit dan bumi, hingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan di lautan, semuanya bershalawat (mendoakan kebaikan) bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (HR. At-Tirmidzi)
Pada masa Khilafah Abbasiyah, seorang guru menerima gaji antara 100-150 dinar per bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika 1 dinar saat ini setara dengan Rp 3 juta, maka 100 dinar setara dengan Rp 300 juta per bulan. Dengan gaji sebesar itu, kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan bisa tercukupi. Guru tidak perlu mencari penghasilan tambahan, sehingga mereka bisa fokus mendidik dengan penuh tanggung jawab.
Dalam Islam, gaji guru tidak ditetapkan dengan nominal tetap, namun harus layak, adil, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejarah mencatat, gaji guru pada masa Khilafah jauh lebih tinggi dibandingkan sistem kapitalisme yang ada sekarang. Sudah saatnya umat Islam meninggalkan sistem kapitalisme dan menerapkan aturan Allah ﷻ dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dunia dan akhirat kita menjadi berkah.
0 Komentar