Oleh: Rini Fahmi Al Fauziah
Penulis Lepas
Evakuasi bencana banjir di Sumatra tak kunjung selesai, namun pemerintah telah menyatakan bahwa bencana sudah berhasil ditangani. "Bencana ini sekali lagi dia musibah, tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri," ujar Presiden Prabowo pada Perayaan HUT Puncak Golkar ke-61, dilansir dari Kompas.
Akan tetapi, pada kenyataannya, pernyataan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Masih banyak daerah yang belum menerima bantuan pemerintah dan terisolasi akibat hambatan akses yang tidak memadai, sehingga bantuan tidak sampai kepada masyarakat. Bahkan, ada yang sampai meninggal akibat kelaparan. Tidak hanya itu, masyarakat dan juga para relawan semakin merasa kewalahan untuk melakukan evakuasi besar-besaran akibat bencana banjir yang terjadi.
Mereka benar-benar mandiri melakukan operasi penanggulangan untuk membangun kembali jembatan yang ambruk, membersihkan lumpur-lumpur dalam rumah, bahkan membangun beberapa tenda darurat untuk para korban.
Pasca banjir, seluruh masyarakat yang terdampak kehilangan rumah, harta benda, ladang usaha, bahkan nyawa. Tidak sedikit anak korban bencana Sumatera yang menjadi yatim piatu dan mereka kehilangan hak dasar sebagai seorang anak.
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengusulkan penampungan anak yatim piatu korban bencana Sumatera. Hal itu dilakukan sebagai langkah perlindungan lanjutan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto, menyampaikan bahwa penampungan anak yatim piatu korban banjir bandang perlu disiapkan secara khusus oleh pemerintah bersama pihak terkait. Hal itu disampaikan Kak Seto saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis.
"Iya, tentu saja disiapkan suatu penampungan bagi anak-anak yatim piatu korban bencana banjir bandang ini," kata Kak Seto, Kamis (8/1/2026).
Pernyataan Ketua LPAI (Seto Mulyadi) terkait pengurusan anak-anak yatim piatu korban bencana Sumatera belum mendapatkan tanggapan khusus dari negara. Sikap abai penguasa terhadap rakyatnya semakin memperlihatkan bahwa negeri ini sedang mengalami krisis kepemimpinan.
Krisis kepemimpinan di negeri ini terjadi karena dasar atau asas yang digunakan adalah asas sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan dan kekuasaan. Ketika agama dipisahkan dari aspek kekuasaan, maka saat itulah benteng yang kokoh, yakni keimanan, tercabut dari jiwa seorang pemimpin. Wajar saja jika faktanya terjadi saat ini, mereka kehilangan rasa empati dan meninggalkan kewajiban atas perawatan terhadap rakyatnya sendiri, terkhusus para anak yatim piatu korban bencana Sumatera.
Akan berbeda keadaannya jika kepemimpinan di negeri ini melandaskan aturannya kepada hukum Islam. Negara tidak akan memandang anak yatim piatu sebagai beban, melainkan amanah dan juga tanggung jawab besar bagi negara. Sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: "Kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut." (HR Muslim)
Solusi Islam Mengatasi Korban Bencana Alam
Dalam sistem Islam, yakni Khilafah, seorang Khalifah wajib untuk menangani korban bencana alam sesuai dengan standar syariah. Negara akan memberikan fasilitas dan perawatan terhadap korban bencana, terkhusus para anak yatim piatu yang terdampak, dengan anggaran negara, yaitu "Baitul mal".
Jika Baitul mal tidak mencukupi, negara akan memungut dharibah secara syar'i, yaitu pungutan sementara kepada kaum Muslim yang kaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban bencana alam.
Dengan demikian, kita akan dapati bahwa kepemimpinan yang berlandaskan pada aturan Islam akan senantiasa menjadikan kursi kekuasaannya sebagai ladang perawatan terhadap rakyatnya. Negara akan memberikan rasa aman dan terayomi dalam kondisi apapun, baik dalam masa normal maupun ketika terjadi bencana, karena seorang pemimpin yang menjadikan keimanan sebagai tolak ukur kepemimpinannya akan sadar betul terkait pertanggungjawaban yang akan ia pikul di akhirat kelak. Inilah sistem perawatan sesungguhnya yang amat sangat dibutuhkan oleh rakyat di negeri ini. Ia adalah sistem Khilafah ala Minhajjin Nubuwwah.
Wallahu 'alam
0 Komentar