Oleh: Dede Masitoh
Mahasiswi Universitas Terbuka
Baru-baru ini, kita dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa konten kreator dan influencer yang berani mengkritisi kebijakan rezim diteror dan diintimidasi. Bukan hanya gurauan semata, bahkan sampai mengancam nyawa. Bentuk teror yang dilaporkan pun beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, bom molotov, kiriman bangkai ayam, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. Hal tersebut ternyata bagi warganet sudah menjadi rahasia umum. Namun, bagaimana bisa negara menormalisasikan hal tersebut?
Tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis dan influencer yang kritis adalah bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Bukankah seharusnya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat? Lantas, mengapa hanya seperti paradoks saja di antara ratusan jiwa? Rakyat yang harusnya diayomi dan didengar nyatanya hanya dimanfaatkan saat memang dibutuhkan saja. Ketika tidak diperlukan, bahkan nyawa mereka pun melayang. Begitu pula saat dirasa segelintir rakyat kritis dan mengancam, mereka singkirkan seperti pion-pion di papan catur.
Tidak tanpa tujuan, teror-teror dilakukan tidak lain untuk menciptakan rasa takut rakyat pada rezim yang berkuasa. Mereka yang tidak patuh, dilihat sebagai ribuan duri yang mengganggu di lahan basah mereka. Tidak lagi dilihat sebagai rakyat yang meminta pertanggungjawaban atas pemimpinnya. Rezim anti-kritik membuktikan bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter, di mana hanya sebagian kelompok elit yang mengatur kita, dengan kepentingan mereka masing-masing.
Berbeda sekali dalam pandangan ideologi Islam, di mana penguasa adalah junnah (pelindung) rakyat, bukan malah menjadi ancaman atau malah menganggap rakyat sebagai ancaman. Seperti tertera dalam hadits dari Imam Bukhari dan Muslim yang telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra., bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]
“Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jika bayangan pemimpin itu seperti hal yang berbau mengancam, apakah kita yakin menjalankan sistem yang benar?
Dalam sistem Islam sendiri, hubungan penguasa dan rakyat itu diatur melalui syariat, aturan yang bersifat mutlak tanpa kepentingan siapapun dan urgensi siapapun. Semuanya diatur sesuai kebutuhan umat tanpa memihak. Tentu saja karena aturannya berasal dari Allah ﷻ. Bukan hanya rakyat, tapi juga pemimpin harus patuh dan taat. Meninggalkan embel-embel koneksi.
Jika kita mengulas kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat menghadapi kritik dari rakyat, sebagaimana yang dimuat dalam kitab Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu karya Prof. Wahbah Zuhaily. Beliau pernah dikritik oleh seorang pemuda:
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ اِتَّقِ الله يا عُمَرُ فَقَالَ آخَرُ أَلِمِثْلِ أَمِيرِ اْلمُؤْمِنِينَ يُقَالُ مِثْلُ هَذَا اْلكَلاَمِ فَأَجَابَ عُمَرُ لَا خَيْرَ فِيكُمْ إِنْ لَمْ تَقُولُوهَا وَلا خَيْرَ فِيَّ إِنْ لَمْ أَسْمَعْهَا
“Seorang laki-laki berkata pada Umar ra.: ‘Bertaqwalah! Wahai Umar.’ Lalu pemuda lain menyahut: ‘Layakkah ungkapan itu ditujukan pada seorang Amirul Mukminin (Pemerintah)?’. Dengan bijak Umar menjawab: ‘Tidak ada kebaikan pada diri kalian apabila kalian tidak mengatakannya (kalimat taqwa) dan tidak pula ada kebaikan dalam diriku apabila aku tidak mau mendengarnya (dari kalian).’”
Dari cerita Umar bin Khattab ra. tersebut, pejabat pemerintah seharusnya dengan lapang dada mendengarkan kritik rakyat dan jangan hanya mau didengar, tapi juga harus mau mendengar. Pemimpin bukan hanya dijadikan posisi formalitas pemerintahan tetapi sumber tauladan.
Bukankah sudah menjadi tugas kita memilih antara yang benar dan salah? Apakah kita sudah di posisi benar atau salah? Jika merasa di posisi yang salah, mengapa tidak berubah? Memimpin arah perubahan tidaklah mudah. Namun kita yang harus memulai dengan kesadaran diri, dan dimulai dengan aksi.
Wallahu a’lam bishawwab
0 Komentar