Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Sistem kapitalisme, dengan ide kebebasan kepemilikannya, telah membuat Indonesia kehilangan sumber pemasukan utama negara akibat penguasaan kekayaan sumber daya alam (SDA) oleh asing dan segelintir pemodal swasta (oligarki). Dampaknya, negara kekurangan dana, menambah utang, dan memeras rakyat melalui berbagai pungutan pajak.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Pamong Institute, Wahyudi Al-Maroky, dalam podcast “Prediksi Indonesia 2026: Masih Gelap atau Ada Cahaya Perubahan?” pada Ahad (4/1/2026) di kanal YouTube @MYPofficial-1924.
“Negeri ini sistemik ditunggangi oleh oligarki. Kemudian kekayaan alamnya (SDA milik umat) dirampok oleh para kapitalis asing dan oligarki (segelintir pemodal swasta) itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akibat kekayaan SDA, baik migas maupun nonmigas, dikuasai asing dan oligarki, negara jadi tidak memiliki pemasukan yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut kemudian membuat negara menutup kekurangan anggaran dengan membebani rakyat melalui pajak di hampir seluruh lini kehidupan.
“Makanya, hampir semua lini dipajaki. Kita bayar listrik kena pajak, bayar telepon kena pajak, beli motor kena pajak, tiap tahun jalan dipajakin, bikin rumah dipajakin,” ungkapnya.
Ketika pajak tidak mencukupi, ungkapnya lagi, akhirnya negara kembali menambah utang. “Kalau kurang, utang lagi dia,” sesalnya.
Wahyudi lantas menegaskan, pola ini menunjukkan karakter negara kapitalis yang orientasinya bukan menyejahterakan rakyat, melainkan mengamankan kepentingan pemodal (kapitalis).
“Orientasinya, bagaimana mendapatkan uang dengan cara menyerahkan kekayaan alam kepada asing (negara Barat: AS, dll.) dan aseng (negara China), dan kepada oligarki (segelintir pemodal swasta), sementara dengan kewenangan yang ada (negara kapitalisme) memeras rakyatnya sendiri dengan pajak,” tandasnya.
0 Komentar