Oleh: Muhar
Penulis Lepas
Sejarah mencatat dengan jelas. Sebagaimana pernah diberitakan Antara pada 3 Mei 2017, di Jakarta, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus dibubarkan karena dituding anti-NKRI dan dianggap aktif mengampanyekan khilafah, yang sejatinya merupakan bagian dari ajaran Islam.
Pernyataan Yaqut tersebut kemudian menjadi legitimasi moral dan politik bagi pencabutan badan hukum perkumpulan (BHP) HTI, sebuah organisasi yang secara konsisten mendakwahkan Islam sebagai solusi atas krisis multidimensi yang melanda negeri ini.
Sejak saat itu, Yaqut viral dan dikenal sebagai simbol Islam yang disebut-sebut “paling NKRI”, sekaligus sosok yang paling keras memusuhi khilafah dan HTI.
Namun, kini hampir satu dekade kemudian, sejarah kembali menulis bab yang jauh lebih memalukan dan memilukan.
Pada Jumat, 9 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan resmi. Ini bukan sekadar ironi. Lebih dari itu, ini adalah hipokrisi politik sekuler yang telanjang.
Sosok yang selama ini mengklaim diri sebagai “penjaga NKRI” dan “pembela Islam moderat (yang mentoleransikan antara halal dan haram)”, faktanya, justru ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sebuah pengkhianatan terhadap amanah ibadah haji, ibadah yang paling sakral bagi umat Islam.
Pesan penting dari peristiwa ini sangat jelas: ketika NKRI dijadikan tameng untuk menutupi kebusukan moral, maka yang rusak bukan hanya agama, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Perlu ditegaskan: mengkritik Yaqut bukanlah ujaran kebencian, melainkan sikap keberpihakan pada keadilan dan kebenaran.
Jika hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih, maka kasus ini harus menjadi pelajaran pahit: bahwa musuh Indonesia dan umat Islam bukanlah ideologi Islam, melainkan penguasa yang menjual nasionalisme sambil merampok harta dan amanah umat.
Indonesia tidak akan hancur oleh khilafah. Indonesia justru akan hancur jika korupsi dilindungi oleh slogan anti-khilafah.
0 Komentar