Oleh: Arnaningsih S.Pd
Penulis Lepas
Dilansir dari CNN Indonesia pada 01 Januari 2026, beberapa influencer mendapatkan teror untuk berhenti menyuarakan kritik. Salah satunya dialami oleh DJ Donny, seorang influencer yang mengunggah kritik terhadap penanganan bencana banjir di Sumatera Utara dan Aceh di media sosial. Seseorang kemudian mengirimkan teror berupa bangkai ayam dengan kepala terpotong, disertai tulisan di secarik kertas, “Jaga mulutmu! Terutama di medsos, jangan pecah belah bangsa! Atau kamu akan jadi seperti ayam ini!!!” Tidak hanya itu, Donny juga mendapatkan ancaman bom molotov dua hari setelah menerima kiriman bangkai ayam tersebut.
Ini bukan kali pertama suara-suara kritis sengaja disenyapkan. Rakyat sering diintimidasi karena kritik yang dianggap tak sejalan. Demokrasi yang katanya mampu menjadi pengayom hak asasi manusia (HAM) belum membuktikan efektivitasnya. Hak-hak untuk bersuara dibungkam oleh pihak tertentu, tanpa adanya sanksi atau hukuman yang jelas. Jadilah negara demokrasi yang tak demokratis.
Rakyat semakin terintimidasi. Kinerja penguasa yang gagal dianggap sebagai suatu kewajaran. Tidak boleh dicekal ataupun dikritik dengan suara lantang. Padahal, kritik tidak semata-mata karena popularitas, melainkan rakyat hanya ingin agar kritik tersebut berujung pada evaluasi kinerja para pemimpin. Bukankah penguasa bekerja untuk rakyat?
Namun, negara dengan sistem kapitalis seolah tidak membiarkan hal tersebut. Kapitalisme menyulap penguasa menjadi enggan menerima kritik, karena pamor kepemimpinan yang harus tetap eksis di kalangan penguasa maupun rakyat. Kritik dianggap sebagai aib bagi penguasa, bukan sebagai sarana untuk membangun efektivitas kepemimpinan. Maka, kritik pun dibungkam dengan cara apapun.
Berbeda halnya dalam sistem pemerintahan Islam. Kepemimpinan didasari oleh iman dan takwa kepada Allah ﷻ. Menyampaikan kritik bukanlah hal yang bertentangan. Bahkan, sebaliknya, pemimpin merasa bersyukur atas berbagai peringatan atau aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh rakyat.
Hal ini pernah terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M). Saat itu, di Madinah, beliau melakukan inspeksi pasar dan menetapkan harga susu agar para penjual mengambil untung sewajarnya. Namun, seorang wanita tua dengan lantang menyampaikan bahwa ia tidak mampu menjual susu dengan harga tersebut karena biaya produksi yang terlalu mahal. Sang Khalifah lalu meminta maaf dan memutuskan untuk tidak menetapkan harga.
Pemimpin pada masa kejayaan Islam sangat khawatir akan tanggung jawabnya di hadapan Allah ﷻ kelak. Bagi mereka, perkara dunia bukanlah perkara sesaat. Setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, kritik yang disampaikan sangat menjadi perhatian besar bagi penguasa.
Selain itu, daulah Khilafah memediasi keberadaan partai-partai atau organisasi politik dalam negara untuk melakukan aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar. Dengan demikian, kepemimpinan akan senantiasa dikontrol oleh sekelompok orang maupun individu. Kritik dalam Khilafah bukanlah sesuatu yang terintimidasi, melainkan salah satu cara untuk membangun negara menjadi lebih baik, bahkan mencapai titik kegemilangan.
Sejalan dengan itu, Rasulullah ﷺpernah bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ
"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu (kekuasaan). Jika tidak bisa, maka dengan lidahmu (berbicara). Jika tidak bisa, maka dengan hatimu (mendoakan kebaikan)." (HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar atau kritik terhadap penguasa.
Wallahu A'lam Bissawab
0 Komentar