AKSES JALAN LEBIH DIBUTUHKAN KRAYAN DIBANDING MBG

Oleh: Nuning Murniyati Ningsih

Penulis Lepas

Video aksi siswa SMP di perbatasan Indonesia–Malaysia viral di media sosial. Ia berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa mengenakan alas kaki, Sabtu (31/1/2025). Dalam aksinya, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur itu lantang menyuarakan isi hati masyarakat Krayan, Kalimantan Utara. Ia menegaskan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. “Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert. Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni inisiatif warga dan siswa yang sudah jenuh dengan kondisi jalan (Media Kaltimtara, 01/02/2026).

Krayan adalah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Sudah sangat lama daerah terpencil ini tidak banyak mengalami perkembangan infrastruktur. Masyarakatnya pun telah lama meminta perhatian kepada pemimpin daerah maupun pemimpin negara, tetapi hingga kini belum juga menjadi perhatian. Krayan terletak di dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan serta hutan lebat. Kondisi geografis ini membuat akses menuju wilayah tersebut cukup sulit. Hingga kini, akses utama ke Krayan lebih banyak mengandalkan transportasi udara dengan pesawat perintis karena jalur darat masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya memadai.

Sudah lama Krayan menghadapi keterbatasan infrastruktur, antara lain:

• Jalan darat yang belum memadai dan belum terhubung secara optimal dengan wilayah lain di Kalimantan;
• Keterbatasan listrik (di beberapa wilayah masih bergantung pada genset atau pembangkit terbatas);
• Akses telekomunikasi dan internet yang belum stabil;
• Serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih minim.

Masyarakat Krayan selama bertahun-tahun menyuarakan harapan agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur, mengingat posisinya yang strategis sebagai wilayah perbatasan negara.

Krayan memiliki potensi alam, terutama garam gunung, yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dan dapat membantu menggerakkan perekonomian. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Krayan memiliki posisi strategis, baik dari sisi kedaulatan negara maupun ekonomi perbatasan. Namun, minimnya pembangunan membuat sebagian masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok ke wilayah Malaysia karena jaraknya lebih dekat dan infrastrukturnya lebih baik. Hal ini sering menjadi sorotan karena wilayah perbatasan seharusnya menjadi “beranda depan” negara yang mencerminkan kehadiran dan perhatian pemerintah.

Minimnya infrastruktur juga menjadi penghambat perkembangan dan peningkatan pendidikan. Peserta didik dan seluruh pendukung pendidikan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menuju sekolah sangat sulit karena jalan yang rusak menjadi hambatan besar. Keterisolasian ini menyebabkan distribusi barang, bahan pokok, dan layanan publik menjadi mahal dan tidak stabil. Bahkan, dalam beberapa periode, harga kebutuhan pokok bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Sebenarnya, hal ini terjadi karena pemerintah mengabaikan kebutuhan mendasar Krayan. Dapat dilihat bahwa ketika infrastruktur daerah Krayan difasilitasi dengan baik, roda kehidupan masyarakatnya pun akan menjadi lebih baik. Apabila infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, dan layanan publik ditingkatkan, Krayan berpotensi berkembang menjadi kawasan perbatasan yang mandiri dan strategis.

Dalam Islam, penyediaan infrastruktur merupakan bagian dari riayah (pengurusan) oleh penguasa. Penguasa berkewajiban menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat, dan ini adalah tanggung jawab negara. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika melihat kondisi jalan yang rusak, lalu ia berkata, “Aku akan segera memperbaiki jalan itu sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah hanya karena ada seekor unta yang terjungkal.”

Pengaturan fasilitas umum dalam syariah Islam berakar pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Akses jalan bukan hanya sarana fisik, tetapi instrumen penting untuk menjaga kehidupan, martabat, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemimpin yang mengabaikan kebutuhan dasar rakyatnya bukan sekadar gagal secara administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral di hadapan Allah. Oleh karena itu, penyediaan dan pemerataan akses jalan merupakan bagian integral dari amanah kepemimpinan dalam syariah Islam.

Secara jelas, pemimpin dalam Islam adalah sosok yang menjadikan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah, yaitu riayatul ummah. Termasuk menyediakan seluruh infrastruktur dengan baik agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik pula. Wallahu a’lam bishawab.