Oleh: Yumna Daafiatumillah
Penulis Lepas
Hasil pertanian dan perkebunan wilayah Tengah Aceh masih dalam keterpurukan hingga pertengahan Januari 2026. Sektor pertanian dan perkebunan adalah sumber penghidupan warga di wilayah Tengah Aceh. Akses transportasi darat yang belum pulih sepenuhnya menyebabkan hasil panen sulit dijual. Hingga 53 hari pasca-bencana pertama, masih banyak akses jalan dan jembatan yang sulit atau belum bisa dilewati.
Di sisi lain, dukungan pemerintah sangat minim, misalnya subsidi ongkos angkut melalui udara. Pemerintah memang pernah membuat program bantu angkut hasil panen ke Jakarta. Akan tetapi, program tersebut belum jelas kelanjutannya. Juru bicara pos komando penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Murtholamuddin, menyampaikan, "Itu (subsidi ongkos kirim melalui udada) perlu perintah pusat melalui kementrian terkait. Sebab, ini berkaitan dengan kebijakan negara. Beberapa Waktu lalu, pernah dibawa cabai (dari wilayah tengah Aceh) ke Jakarta melalui Udara. Tetapi, (kami) tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena tidak dikoordinasikan dengan kami." (Kompas, 19/01/2026)
Perekonomian merosot, kesulitan mencari pekerjaan, hingga hasil pertanian perkebunan yang sulit dijual, merupakan dampak serius dari lambannya pemulihan pasca-bencana di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah tak serius menghadapi bencana ini, tidak memasukkannya ke dalam bencana nasional, akhirnya bantuan pun tak kunjung datang. Berharap kepada pemimpin seperti itu hanyalah sia-sia belaka. Jikalau bantuan tiba, pencitraanlah yang menjadi topengnya. Pada akhirnya pun bantuan tak sepenuhnya diberikan. Inilah masalah yang muncul dari sistem bencana Indonesia yang lemah, baik secara struktural, koordinasi minim, dan tanggap darurat berulang.
Dalam sistem kapitalis, paradigma bernegara adalah untung-rugi. Dalam masalah ini, negara tak memandang pemulihan pasca-bencana sebagai sesuatu yang membuahkan cuan, sehingga dana pemulihan terbatas. Pemerintah lebih mementingkan ego mereka dengan terus menjalankan program MBG yang menghabiskan ratusan triliun meskipun dalam masa liburan. Sedangkan warga lainnya di Aceh kesulitan mengais rezeki.
Negara justru mengandalkan donasi dari masyarakat tanpa merasa itu merupakan tugasnya sebagai ra'in. Besarnya anggaran negara Indonesia tidak cukup untuk menambal kerusakan akibat bencana, sebab anggaran tersebut lebih difokuskan pada investasi, sementara rakyatnya dipaksa mandiri memenuhi kebutuhan dasar.
Berbeda dengan Islam, negara berperan sebagai ra'in. Tatkala terjadi musibah, negara sigap memulihkan infrastruktur lingkungan yang terdampak bencana, lahan, dan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan adil. Bantuan disalurkan langsung kepada pihak yang tepat untuk menerimanya, seperti orang tua, orang sakit, difabel, atau orang yang kehilangan pekerjaan. Semua itu dilakukan bukan sebab formalitas, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Pendanaan pun berasal dari Baitul Mal dalam jumlah besar, bukan dari pajak yang diambil dari rakyat kecil dan sulit kembali lagi kepada mereka. Pengalokasian dana juga berdasarkan kemaslahatan masyarakat, baik untuk memulihkan perekonomian, maupun pelayanan dasar dan pendidikan. Kebijakan yang ditetapkan berbasis sederhana dalam aturan, program pemulihan cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.
Wallahu a'lam bishawab.
0 Komentar