Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Berkaitan dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, narator Media Umat Guslin Al-Fikrah menilai bahwa negara-negara Muslim diposisikan sebagai budak AS.
"Negara-negara Muslim tidak diposisikan setara, melainkan sebagai budak Amerika Serikat," sebutnya dalam tayangan singkat bertajuk "Indonesia Haram Bergabung dalam Pasukan Trump: Dewan Perdamaian atau Proyek Pendudukan?" di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Selasa (27/1/2026).
Dunia, kata Guslin, kembali disuguhkan narasi perdamaian. Kali ini lewat Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Namun, benarkah ini perdamaian? Atau justru proyek pendudukan dengan wajah baru?" tanyanya retoris.
Guslin melanjutkan, media melaporkan bahwa Indonesia, Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab disebut sepakat bergabung dengan Dewan Keamanan Trump tersebut.
Namun, ungkapnya, untuk menjadi anggota tetap dewan tersebut, masing-masing negara dipungut biaya 1 miliar dolar Amerika Serikat yang setara hampir 17 triliun rupiah.
"Fakta ini membongkar hakikat dewan tersebut. Perdamaian yang harus dibayar mahal adalah untuk upeti politik," bebernya.
Guslin pun memperingatkan bahwa Dewan Perdamaian Trump ini sejatinya bukanlah dewan damai, melainkan alat atau instrumen politik global Amerika Serikat.
"Tujuannya tidak lain mengamankan kepentingan Washington dan melanggengkan pendudukan Palestina oleh entitas Zionis Israel," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan ikut berpartisipasi membayar pungutan iuran awal keanggotaan Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
"Presiden (Prabowo Subianto) memutuskan untuk ikut berpartisipasi," ungkap Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
0 Komentar