Oleh: Khusnul
Penulis Lepas
Sepucuk surat menjadi saksi bisu kepergian anak berinisial YRB (10), siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, yang mengakhiri hidup diduga karena tak mampu membeli buku dan pena. Merespons tragedi ini, KPAI menggelar case conference bersama Kemendikdasmen hari ini (4/2/2026) untuk mendalami faktor ekonomi, pola asuh, hingga dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Sebelum tragedi tersebut, YRB dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp1 juta. (Tirto, 06/02/2026)
Kasus anak SD di Nusa Tenggara Timur bunuh diri dinilai sebagai alarm keras bagi masyarakat kita. Sosiolog menyebut ada hal yang lebih gelap daripada sekadar tidak punya uang sebagai penyebabnya. Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, Wida Ayu Puspitosari, Kamis (5/2/2026), berpendapat bahwa bagi seorang anak di daerah tertinggal, buku dan pena adalah “paspor” untuk diterima di lingkungan sosialnya, yakni sekolah. Ketika negara gagal menyediakan fasilitas dasar, terjadi apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik. (Kompas, 05/02/2026)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyoroti kasus anak Sekolah Dasar (SD) berinisial YBS di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang gantung diri. YBS sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen. Namun, ibunya tak dapat memenuhi karena tidak memiliki uang. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menilai kasus tersebut menjadi atensi Kementerian Sosial. Pihaknya bersama pemerintah daerah akan memperkuat pendampingan bagi kelompok tidak mampu agar kejadian serupa tak terulang. (Liputan 6, 04/02/2026)
Kasus ini bukan yang pertama terjadi di negara kita. Bahkan, dalam skala Asia Tenggara, kasus semacam ini sangat banyak. Bukan untuk mewajarkan dan memaklumi, tetapi hal ini menjadi bukti bahwa hak seluruh anak untuk sekolah gratis belum dijamin oleh negara. Meski negara mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun, faktanya pendidikan masih tidak mampu dijangkau oleh sebagian masyarakat. Hal ini sangat disayangkan. Ternyata, program yang dikeluarkan negara tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Jika pada akhirnya masyarakat masih banyak yang tidak mampu bersekolah, kondisi ini menjadi konsekuensi yang terus berulang.
Beban biaya sekolah yang tak terjangkau bagi rakyat miskin bisa berdampak pada bunuh diri anak. Ini baru penampakan dari sekian banyak masalah yang dihadapi rakyat negeri ini. Masalah lain yang tidak tampak jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan ditangani dengan serius, tidak hanya melakukan perbaikan data, tetapi juga langkah nyata agar anak-anak negeri mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis.
Sementara di sisi lain, negara masih sibuk dengan MBG, padahal di belahan wilayah yang lain ada tragedi yang lebih memprihatinkan dan lebih mendesak. Apalagi, MBG sendiri banyak menuai protes, terjadi banyak penyalahgunaan serta kecerobohan dalam pelaksanaannya. Meski sampai mengancam nyawa, program ini tetap dijalankan.
Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa negara lalai memelihara kebutuhan dasar rakyat miskin maupun anak-anak terlantar dalam bidang pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Padahal hal tersebut sudah dituliskan dalam undang-undang negara, dan seharusnya negara menjalankannya dengan sungguh-sungguh agar rakyat sejahtera.
Lalu, jika kondisinya seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas nasib rakyat kalau bukan negara? Negara adalah sistem yang berfungsi mengatur dan mengurus agar sumber daya alam di negeri ini dapat dikelola sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat. Namun, jika pemerintah justru semakin menyengsarakan rakyat, apakah pantas dipertahankan?
Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena negara kita menerapkan sistem pendidikan kapitalistik yang sangat membebani masyarakat. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan perawat kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam diberikan kepada investor untuk dikelola, sedangkan keuntungan dinikmati investor dan negara hanya mendapatkan pajaknya. Padahal sumber daya alam itu milik seluruh rakyat. Tidak layak negara menyerahkannya kepada investor.
Seharusnya negara mengelola sendiri. Jika tidak mampu, negara dapat mencari tenaga ahli dan menggajinya, sehingga keuntungan kembali ke negara dan bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, keamanan, maupun sarana dan prasarana publik. Namun dalam sistem kapitalisme: negara tak ubahnya seperti pedagang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.
Rakyat hanya dijadikan alat untuk meraup keuntungan, karena dijadikan objek. Maka, apa pun yang dilakukan negara cenderung untuk memperkaya diri dan mengejar keuntungan, bukan menyejahterakan rakyat. Jika sekarang kasus demi kasus mencuat dan tidak ada penanganan serius dari pemerintah, kondisi ini menjadi wajar. Bukankah ini penampakan dari sistem kapitalisme? Semakin kapitalistik suatu negeri, nasib rakyat akan semakin tragis, layaknya hukum rimba di era modern.
Bagaimana seharusnya hal ini ditangani? Apakah cukup dengan pergantian orang yang menduduki pemerintahan tiap lima tahun sekali, atau ada cara lain yang lebih efisien, lebih sesuai, dan mampu menyelesaikannya dengan tuntas? Jika kita jujur dan benar-benar berniat mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada, solusi itu akan ditemukan. Coba kita tengok dalam sistem Islam, di mana hak anak atas pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Biaya pendidikan tidak boleh dibebankan pada orang tua.
Dengan demikian, orang tua benar-benar bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan kasus-kasus serupa tidak lagi ditemukan. Pendidikan termasuk salah satu layanan negara untuk rakyat agar mereka menjadi cerdas dan bisa berdikari. Jika suatu negeri rakyatnya pandai, negeri itu akan memiliki banyak tenaga ahli dengan mudah tanpa perlu mencari dari luar negeri. Biaya pengelolaan sumber daya alam pun lebih terjangkau karena dikerjakan anak negeri. Kemajuan negara menjadi sesuatu yang nyata, bukan sekadar mimpi.
Hasil pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan maksimal untuk menyejahterakan rakyat, misalnya sekolah gratis, kesehatan gratis, kebutuhan pokok yang terjangkau dan selalu tersedia, sarana dan prasarana yang lengkap dengan pelayanan maksimal, serta keamanan yang terjaga. Di sinilah kesejahteraan akan mulai tampak nyata.
Dalam Islam, negara mengatur perlindungan dan keamanan anak dalam keluarga dan lingkungan sosial (pengasuhan, pendidikan, kontrol sosial, serta jaminan negara terhadap hak dasar). Ini sesuatu yang pasti dan harus disediakan oleh negara, bukan oleh swasta. Tidak ada saling lempar tanggung jawab, dan pengabaian terhadap kondisi rakyat tidak dibiarkan.
Anak benar-benar terjaga, baik secara mental maupun fisik. Suasana kondusif, tidak ada perundungan, kontrol sosial berjalan dengan baik, sehingga pencegahan masalah yang akan muncul bisa diminimalkan. Semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab, saling mendukung. Negara menjamin hak-hak dasar setiap warganya, sehingga rakyat benar-benar merasa disejahterakan dan menjadi rakyat yang baik pula.
Apakah hal ini mungkin terjadi? Dari mana biaya dan dananya? Apakah negara mampu menanggung semua itu tanpa investasi asing dan kerja sama dengan negara lain? Jawabnya bisa, karena Islam pernah mempraktikkannya selama kurang lebih 14 abad. Pembiayaan pendidikan dilakukan melalui mekanisme Baitulmal. Baitulmal memiliki banyak pemasukan yang tidak akan habis jika dikelola dengan sebaik-baiknya dan amanah. Ketika Allah memberkahi suatu negeri, kesejahteraan akan tercapai. Allah melimpahkan sumber daya alamnya, mencerdaskan penduduknya, dan mencukupkan rezeki mereka dari segala penjuru.
Ada beberapa pemasukan Baitulmal, di antaranya fai, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik umum dalam berbagai bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Semua itu digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Maka tidak aneh jika pendidikan, kesehatan, pangan, dan keamanan dapat tercukupi, bahkan ada yang gratis. Semoga sistem Islam bisa segera diterapkan agar kesejahteraan rakyat tercapai. Insyaallah.
0 Komentar