DUA WAJAH KEKUASAAN: ANTARA KEPENTINGAN EMPIRE AS DAN SOLIDARITAS IDEOLOGI ISLAM


Oleh: Zaid
Penulis Lepas

Teheran, 28 Februari 2026 – Sabtu malam, langit Teheran yang biasanya sunyi mendadak berpendar merah. Ledakan bertubi-tubi mengguncang ibu kota Iran, menyusul kota-kota bersejarah seperti Qom, Isfahan, hingga Kermansyah. Dunia kembali menahan napas. Amerika Serikat, bersama sekutu setianya, Entitas Yahudi (Israel), baru saja membuka babak baru dalam drama panjang konflik di Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump, mengklaim baru saja memulai operasi tempur skala besar di Iran. Ini bukan sekadar pernyataan perang biasa, melainkan sebuah deklarasi kekuatan. Trump menegaskan secara tersirat supremasi militernya sebagai kekuatan terkuat di dunia, dan memberikan ultimatum: Iran harus dilucuti dari senjata nuklir dan rudalnya.

Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, bereaksi dengan nada tak kalah keras. Ia menyatakan Iran akan menggunakan "hak inheren untuk membela diri," sambil meluncurkan rudal balasan ke pangkalan-pangkalan AS di Teluk dan wilayah Israel. Duel retorika berubah menjadi duel rudal.


Lebih dari Sekadar "Jual-Beli" Nuklir

Jika kita mundur sejenak, skenario ini seperti déjà vu. Serangan besar-besaran pada Sabtu (28/2) ini terjadi setelah tiga putaran negosiasi ala Muscat gagal. Pola yang sama juga terjadi pada serangan 12 hari di musim panas 2025 lalu, yang menurut laporan CBS News, menghancurkan fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan. Polanya selalu sama: negosiasi, jalan buntu, lalu bom.

Narasi yang dibangun Washington adalah kekhawatiran akan proliferasi nuklir. Namun, benarkah itu satu-satunya alasan? Mari kita lihat sejarahnya. Di era Obama, AS justru menandatangani kesepakatan yang mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium hingga 3,67%. Saat itu, Iran boleh dikata "beredar di orbit" Amerika, membantu kepentingan AS di Irak dan Afghanistan. Iran adalah negara satelit yang berguna. Lalu, mengapa sekarang berubah?

Di sinilah letak perbedaan filosofi politik yang menarik untuk dicermati. Politik ala AS, terutama di bawah kepemimpinan Trump, lebih mirip dengan kultur "Godfather". Ada tawaran yang tak bisa ditolak. Negara pengikut (satelit) boleh ada, tetapi jika mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kemandirian (apalagi berani bersuara) mereka harus segera "diberi pelajaran" untuk kembali ke posisi semula: menjadi negara agen yang patuh.

Trump, dalam arogansinya, menginginkan Iran tidak sekadar beredar di orbit, tetapi menjadi pengikut setia yang mengatakan apa yang ia katakan dan melakukan apa yang ia inginkan. Ketika negosiasi gagal melunakkan hati Teheran, maka kekerasan adalah alat berikutnya yang sah dalam kamus politik realis ala Barat. Ini adalah politik transaksional murni: "Kau ikut aturan mainku, atau kau akan hancur."


Sistem Politik Islam

Di tengah gemuruh bom dan hiruk-pikuk politik kekuasaan hari ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang sistem politik Islam. Jika kita membaca pernyataan dari Hizbut Tahrir yang beredar luas menyikapi serangan ini, ada sebuah perbandingan kontras yang ditawarkan.

Dalam pandangan ini, sistem politik Barat yang diusung AS adalah sistem yang lahir dari hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Loyalitas dalam sistem itu bersifat cair, tergantung pada untung rugi. Seorang sekutu bisa menjadi target dalam sekejap jika kepentingan berubah. Lihatlah bagaimana AS dengan mudahnya mengorbankan para agennya di berbagai belahan dunia ketika "masa simpan" mereka habis. Para penguasa di negara-negara Muslim yang loyal kepada AS, menurut narasi ini, sedang berjalan di atas tali rapuh yang suatu saat bisa saja putus.

Sebaliknya, sistem politik Islam yang ideal, yang dicontohkan oleh Rasulullah ï·º kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin (Khilafah), dibangun di atas pondasi akidah dan loyalitas vertikal kepada Allah. Prinsipnya bukan "mencari kemuliaan di sisi orang kafir," sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 139, melainkan kemuliaan hanya milik Allah semata.

Dalam sistem Khilafah, kekuatan tidak diukur dari seberapa besar dukungan AS, tetapi dari seberapa kokoh persatuan umat dalam membela agamanya. Jika Khilafah tegak, musuh akan berpikir ribuan kali sebelum berani menyerang. Sejarah mencatat, kekhalifahan mampu menghancurkan arogansi Kaiser dan Kisra. Bukan dengan rudal balistik, tetapi dengan sistem adil dan persatuan kokoh yang membuat rakyatnya rela mati membelanya.


Muhasabah untuk Kita Semua

Dari peristiwa ini, kita bisa menarik pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bekerja di level global. Ada kalanya negara kuat bertindak seperti preman, memukul lebih dulu baru bertanya. Ini adalah gambaran nyata dari politik kekuasaan yang tidak selalu hitam putih. Sistem politik AS, dengan segala kecanggihan militernya, terbukti gagal menciptakan perdamaian abadi.

Yang ada adalah siklus kekerasan tanpa akhir: negosiasi gagal, serangan, gencatan senjata rapuh, lalu negosiasi lagi. Sementara itu, sistem politik Islam menawarkan paradigma yang berbeda: sebuah persatuan di bawah naungan ideologi, bukan di bawah naungan kepentingan sesaat seorang "Godfather" bernama Trump atau Netanyahu."

Israel, dalam konteks ini, digambarkan sebagai entitas yang lemah. Mereka hanya dianggap sebagai 'duri dalam daging' yang, ketika berhadapan secara langsung dengan lawannya, akan lari terbirit-birit. Kekuatan Israel bersifat semu, tergantung sepenuhnya pada sokongan AS dan Eropa.


Suara dari Tengah Badai

Saat pesawat-pesawat tempur masih mengudara dan rudal masih meluncur, satu hal yang pasti: Timur Tengah kembali memasuki masa kelam. Di satu sisi, ada Trump yang ingin memaksa dunia tunduk pada titannya. Di sisi lain, ada Iran yang berjuang untuk bertahan, meski mungkin dengan paradoks sebagai negara yang dulu "beredar di orbit" AS.

Dan di tengah-tengah itu semua, ada suara lantang dari umat yang menyerukan kembalinya sistem Khilafah. Bagi mereka, inilah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran setan penjajahan dan loyalitas kepada kafir. Sebuah seruan yang mungkin terdengar utopis di tengah gemuruh perang modern, tetapi terus bergema sebagai sebuah narasi tandingan yang tak pernah padam.

Yang jelas, bom boleh saja menghancurkan gedung, tapi ideologi tidak pernah bisa dihancurkan oleh bom. Dan pertarungan sejati di abad ini mungkin bukan lagi tentang siapa yang menguasai minyak, tetapi tentang gagasan mana yang akan memenangkan hati umat manusia.

Posting Komentar

0 Komentar