Oleh: Khoiriyah
Aktivis Muslimah
Gejolak yang terjadi di Timur Tengah memunculkan isu kelangkaan BBM di dalam negeri hingga menyebabkan panic buying BBM di berbagai daerah. Padahal, Pertamina telah memastikan bahwa pasokan BBM dalam negeri masih aman. Inilah salah satu imbas dari konflik global.
Pemerintah menyatakan siap untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026 dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100 per barel di tengah perang antara AS, Israel, dan Iran. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk BBM nonsubsidi. (BBC, 06/04/2026).
Di tengah lonjakan harga minyak dunia, sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya dapat menahan kenaikan harga BBM dalam jangka pendek, yakni beberapa minggu ke depan. Dilemanya, pemerintah khawatir inflasi akan meningkat jika harga BBM dinaikkan dan gejolak sosial pun dapat terjadi. Namun, jika harga BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan makin besar.
Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Hingga akhir Maret 2026, pemerintah mencatat belanja negara naik 31,4 persen menjadi Rp815 triliun secara tahunan. Sementara itu, pendapatan negara per Maret 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen secara tahunan. Meski meningkat, angka pendapatan tersebut tetap lebih rendah daripada belanja negara pada periode yang sama.
Langkah pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan bentuk komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, panic buying BBM tetap terjadi di berbagai tempat. Pertanyaannya, mengapa masyarakat tidak sepenuhnya percaya terhadap pernyataan pemerintah?
Pemerintah juga melakukan berbagai langkah penghematan, seperti menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara, menganjurkan hal serupa bagi pegawai swasta, membatasi pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, serta mengurangi jumlah hari untuk MBG. Mirisnya, Indonesia merupakan net importir minyak sehingga harus bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri. Kondisi ini menyulitkan masyarakat, baik dalam memperoleh BBM maupun menjangkau harga yang terus naik. Kenaikan inflasi pun masih menjadi ancaman di negeri ini.
Inilah gambaran negara yang bergantung pada impor komoditas strategis seperti BBM. Kondisi ekonomi dan politiknya akan mudah terguncang ketika terjadi konflik global seperti sekarang. Hal ini terjadi karena negeri ini masih menggunakan sistem kapitalisme dalam pengaturan agama, ekonomi, politik, maupun negara. Akibatnya, kondisi semacam ini akan terus berulang. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat kerap meragukan setiap kebijakan yang diambil negara.
Kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika negara menggunakan Sistem Islam, yaitu Khilafah, dalam pengaturan kehidupan secara menyeluruh. Dengan kemandirian BBM yang diusung Islam, negara akan menjadi independen dan tidak bergantung pada negara lain. Dengan demikian, ekonomi negara Khilafah tidak mudah terguncang akibat konflik global.
Meskipun negara Khilafah memiliki kemandirian BBM, penggunaannya tetap dilakukan secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang memang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. Negara Khilafah juga akan tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dan lainnya, untuk menjamin kebutuhan energi sebagai negara adidaya.
Wallahu a‘lam bishshawab.
0 Komentar