Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM), Agung Wisnuwardana, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan dampak langsung dari adopsi sistem kapitalisme global. Hal itu disampaikannya melalui unggahan video berjudul "Pertamax Naik, Dompet Makin Tipis?" di akun Facebook resmi miliknya, Agung Wisnu, Sabtu (13/6/2026).
"Kenapa harga bensin kita kok harus ikut naik juga? Ya, karena kita hidup dalam sistem kapitalisme global," ujar Agung.
Ia memaparkan bahwa Indonesia terjebak dalam arus liberalisasi sektor minyak dan gas bumi (migas) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Regulasi tersebut dinilai membuka pintu penguasaan sektor energi secara luas bagi korporasi asing dari hulu hingga hilir.
"Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 sudah melarang harga BBM diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas. Namun nyatanya, formula penentuan harga BBM kita hari ini tetap mengekor pada harga pasar Singapura atau Means of Platts Singapore (MOPS) dan kurs dolar Amerika Serikat," beber Agung.
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat turut membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.
"Dan terkait dolar ini, rupiah kita sangat rapuh. Sewaktu-waktu bisa digoyang oleh sentimen global," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun kapasitas kilang minyak nasional mengalami peningkatan melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), Indonesia secara faktual masih berstatus sebagai negara importir bersih (net importer) minyak mentah.
"Jadi, mau gonta-ganti presiden atau menteri, kalau sistem pengelolaannya masih seperti ini, rakyat tetap akan menjadi korban dari fluktuasi harga global," tandasnya.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa komoditas minyak bumi telah lama dijadikan sebagai instrumen geopolitik oleh negara-negara adidaya, bahkan sejak era Perang Dunia I.
"Bahkan, runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani tidak bisa dilepaskan dari konspirasi bagi-bagi ladang minyak di Timur Tengah lewat Perjanjian Sykes-Picot," ungkapnya.
Menurut Agung, harga minyak dunia saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh biaya produksi riil di lapangan. Harga tersebut telah dikendalikan oleh perdagangan minyak berbasis kontrak berjangka (paper oil atau futures trading) yang bersifat spekulatif di pasar finansial. Ia menilai kondisi ini membuat harga minyak dunia menjadi sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, sekecil apa pun itu.
"Gangguan pasokan minyak satu persen saja, pasar langsung goyang. Bayangkan krisis Selat Hormuz yang mengancam 20 persen pasokan minyak dunia. Ini mengerikan. Para spekulan langsung panik dan 'menggoreng' harga kontrak berjangka tersebut hingga melambung tinggi," pungkas Agung memungkasi pernyataan dalam videonya.
0 Komentar