Oleh: Sally
Penulis Lepas
Katanya rakyat tak perlu panik. Katanya yang naik cuma Pertamax, dan yang terdampak hanya kalangan tertentu saja. Narasi penenang itu kembali diembuskan ketika harga Pertamax melonjak hampir Rp4.000,00 dalam semalam.
Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini resmi meroket menjadi Rp16.250,00 per liter dari sebelumnya Rp12.300,00 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) ikut naik menjadi Rp17.000,00 per liter dari yang sebelumnya berada di angka Rp12.900,00, sebagaimana dilansir oleh Kompas (10/6/2026).
Sebagian pihak berkilah bahwa rakyat tidak perlu khawatir karena Pertalite tidak ikut naik. Sekilas, argumen tersebut terdengar logis. Namun, jika dicermati lebih dalam menggunakan kacamata rill di lapangan, benarkah dampaknya hanya dirasakan oleh segelintir orang kaya?
Dalam dunia kebijakan ekonomi kapitalistik, salah satu cara tercepat untuk menambah pundi-pundi pemasukan negara adalah dengan menaikkan harga barang yang pasti dibutuhkan oleh rakyat. Di antara semua jenis komoditas, bahan bakar minyak (BBM) termasuk juaranya. Mengapa? Karena rakyat bisa menunda membeli baju baru, menunda mengganti ponsel, atau menunda agenda liburan. Namun, rakyat tidak akan pernah bisa menunda mengisi bensin kendaraannya jika ingin bekerja mencari nafkah, mengantar anak masuk sekolah, atau mengantar orang tua berobat.
BBM bukanlah barang mewah, melainkan sudah menjelma menjadi urat nadi kehidupan modern. Uniknya, ketika harga cabai mahal, rakyat masih bisa menyiasatinya dengan mengurangi konsumsi cabai. Ketika harga daging sapi naik, rakyat bisa beralih ke telur atau tahu-tempe. Namun, ketika harga BBM yang dinaikkan, rakyat mau berpindah ke mana? Masa motor harus diisi air galon, atau mobil dipaksa minum air kopi dan teh? Tentu tidak bisa. Di sinilah letak persoalannya: BBM merupakan kebutuhan strategis yang nyaris tidak memiliki pengganti praktis bagi mayoritas masyarakat.
Ilusi "BBM Non-Subsidi Hanya untuk Orang Kaya"
Akibat dari ketergantungan ini, setiap kenaikan harga BBM akan langsung menguras kantong rakyat tanpa permisi. Perlu digarisbawahi, pemakai Pertamax hari ini bukanlah orang kaya saja. Jika pengguna Pertamax mutlak hanya orang kaya, berarti banyak abang ojek online (ojol) yang mendadak masuk ke dalam daftar konglomerat nasional. Terdengar aneh, bukan?
Kenyatannya, banyak pekerja kelas menengah ke bawah yang memilih Pertamax semata-mata karena ingin menjaga mesin kendaraan bermotor mereka (yang menjadi satu-satunya alat produksi mencari nafkah) agar tetap awet. Ada pula yang terpaksa memilih Pertamax karena tidak memiliki waktu luang untuk mengantre berjam-jam di jalur BBM bersubsidi yang mengular panjang.
Belum lagi ada sebagian kendaraan yang secara teknis tidak bisa begitu saja berpindah ke BBM bersubsidi karena spesifikasi mesinnya. Ditambah lagi, akses ke BBM bersubsidi kini telah dibatasi ketat melalui berbagai mekanisme digital dan regulasi pemerintah. Akibatnya, mereka tetap harus membeli Pertamax. Bukan karena mereka kaya, melainkan karena terpaksa. Fakta inilah yang biasanya luput dari pembahasan para pembuat kebijakan.
Efek domino dari kenaikan harga Pertamax pun tidak akan berhenti di papan SPBU. Ia akan merambat dengan cepat ke segala sektor. Biaya transportasi umum, ongkos distribusi barang, biaya logistik, hingga biaya produksi manufaktur dipastikan akan ikut naik. Ujung-ujungnya, harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar pun akan merangkak naik. Jadi, meskipun seseorang tidak pernah membeli satu liter pun Pertamax untuk kendaraannya, bukan berarti ia kebal dari dampak buruk inflasi yang ditimbulkannya.
Dalam sistem kapitalisme, fenomena pemerasan legal ini bukan hal yang aneh. Negara diposisikan sekadar sebagai regulator dan pemungut pajak, sementara sumber daya alam (SDA) milik publik diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang wajib menghasilkan keuntungan materi bagi korporasi.
Tata Kelola Energi dalam Pandangan Islam
Kondisi tersebut sangat berbeda dengan pandangan Islam yang luhur. Rasulullah ﷺ bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Para ulama menjelaskan bahwa kata “api” dalam hadis tersebut mencakup seluruh jenis sumber energi dan bahan bakar yang menjadi hajat hidup masyarakat luas. Artinya, sektor energi bukanlah komoditas komersial yang boleh dipermainkan harganya demi meraup keuntungan segelintir pihak. Energi adalah hak kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah) yang wajib dikelola penuh oleh negara dan hasilnya dikembalikan seutuhnya bagi kemaslahatan rakyat.
Dalam institusi Islam, sumber daya energi tidak akan pernah dijadikan sebagai alat untuk memeras keringat rakyat. Negara memperoleh pemasukan keuangan dari berbagai pos syariah yang telah ditetapkan oleh hukum syarak (seperti kharaj, jizyah, fa'i, dan ghanimah), termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan alam milik umum tersebut. Seluruh hasilnya dikembalikan untuk membiayai fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, bukan sebaliknya. Allah ﷻ berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Inilah benang merah perbedaan mendasar antara cara pandang Islam dan kapitalisme. Paradigma kapitalisme selalu berpikir bagaimana cara menjadikan rakyat sebagai sumber pemasukan negara. Sebaliknya, paradigma Islam selalu fokus pada bagaimana cara memenuhi dan menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar