Oleh: Ika Kartika Sari
Pegiat Literasi & Komunitas Ibu Peduli Generasi
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini masih jauh dari kata stabil. Di tengah biaya hidup yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan yang kian sempit, ribuan pekerja justru harus kehilangan sumber nafkah akibat badai PHK yang belum juga mereda.
Salah satu kasus terbaru terjadi pada perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat, yaitu PT Xacti Indonesia yang melakukan PHK terhadap 350 karyawannya sekaligus menutup operasional pabrik, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia (26/05/2026).
Ancaman PHK saat ini masih terus menghantui akibat tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha. Kondisi tersebut memaksa banyak perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Di sisi lain, persaingan mencari pekerjaan juga semakin ketat. Saat ini, satu lowongan pekerjaan bahkan bisa diperebutkan oleh ribuan pelamar. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun mereka telah memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang memadai.
Akar Persoalan Sistemik Kapitalisme
Fenomena PHK massal ini bukan sekadar persoalan perusahaan yang merugi atau kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Lebih dari itu, masalah ini menunjukkan adanya persoalan sistemik yang berakar pada sistem ekonomi yang diterapkan saat ini.
PHK pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan tenaga kerja sebagai komoditas ekonomi semata. Dalam sistem ini, pekerja dipandang berdasarkan nilai keuntungan (profit) yang dihasilkan. Ketika dianggap tidak lagi menguntungkan atau justru membebani biaya produksi, tenaga kerja akan dengan sangat mudah dikurangi atau diberhentikan.
Sistem kapitalisme juga menyebabkan pemusatan modal pada segelintir pihak. Lapangan kerja akhirnya tidak dibuka berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan keuntungan pemilik modal (kapitalis). Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas bukan karena kurangnya kebutuhan tenaga kerja, melainkan karena pertimbangan untung-rugi perusahaan.
Di sisi lain, negara dalam sistem kapitalisme sering kali hanya berperan sebagai regulator dan penjaga kepentingan ekonomi para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, solusi yang ditawarkan umumnya sebatas bantuan sosial sementara dan pelatihan kerja yang belum menyentuh akar persoalan.
Jaminan Lapangan Kerja dalam Sistem Islam
Padahal dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara adalah raa'in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah.
Rasulullah ﷺ bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan penanggung jawab utama kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, negara tidak boleh lepas tangan ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang jauh berbeda dengan kapitalisme. Islam mengatur kepemilikan secara seimbang antara kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), kepemilikan negara (milkiyah daulah), dan kepemilikan umum (milkiyah ammah), sehingga tidak terjadi monopoli kekayaan pada segelintir pihak. Distribusi kepemilikan yang adil ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas dan membuka lebih banyak peluang kerja produktif.
Selain itu, dalam sistem Islam, Baitulmal hadir sebagai institusi yang mengelola keuangan negara demi kemaslahatan rakyat. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta keamanan secara langsung dan gratis, sehingga beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat sekalipun sedang kehilangan pekerjaan.
Penutup
Oleh karena itu, maraknya PHK massal saat ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai dampak fluktuasi ekonomi global, melainkan bukti adanya kerusakan sistemik yang mendasari kehidupan hari ini. Solusi yang dibutuhkan bukan hanya program jaring pengaman sementara, melainkan perubahan mendasar menuju sistem Islam yang benar-benar menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar