Oleh: Bambang S.
Penulis Lepas
“Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya, gue harus ke mana-mana.”
Kalimat tersebut dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat bersama jajaran menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengaku tidak memiliki hari libur sejak menjabat. Setiap perjalanan luar negeri (baik ke Jepang maupun ke negara-negara lain yang akan datang) diklaim sebagai misi vital untuk mengamankan pasokan minyak bagi Indonesia (Kompas, 08/04/2026).
Pernyataan ini terasa jujur, lugas, sekaligus menggelitik. Seorang presiden dari negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekayaan alam melimpah, terpaksa harus terus melakukan perjalanan diplomatik hanya untuk memastikan bahan bakar rakyatnya tidak ludes.
Misi Diplomatik di Tengah Bara Hormuz
Kenyataannya, dunia memang sedang bergolak. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah menutup Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi utama perdagangan minyak global. Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat ini, atau setara dengan hampir seperlima konsumsi dunia. Ketika Iran secara resmi menutup selat tersebut pada 1 Maret 2026, harga minyak dunia melonjak dari asumsi APBN sekitar 70 dolar AS per barel menjadi 78–80 dolar AS per barel.
Indonesia, sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor, langsung terhuyung. Saat ini, negeri ini mengonsumsi 1,5–1,6 juta barel minyak setiap hari, namun kapasitas produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel. Artinya, terdapat kesenjangan satu juta barel per hari yang wajib ditutup melalui impor.
Konflik di Timur Tengah bukan lagi sekadar berita luar negeri yang jauh; ia telah menjadi ancaman langsung bagi perut ekonomi nasional. Sebanyak 84 persen minyak dan 83 persen gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang melintasi Hormuz dikirim ke Asia, termasuk Indonesia. Penutupan oil chokepoint ini secara otomatis menyandera kedaulatan energi kita.
Ironi Cadangan Penyangga Nasional
Kritik tajam pun bermunculan terkait ketahanan energi kita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut stok BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari. Namun, pakar energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menjelaskan bahwa angka tersebut hanyalah operational inventory, persediaan yang terus berputar dalam rantai pasok harian.
Secara teknis, Indonesia belum memiliki cadangan strategis yang mumpuni. Jika pasokan global terganggu dalam jangka panjang, kita tidak memiliki lapisan pelindung di belakangnya. Novita Indri dari Trend Asia menilai hal ini mencerminkan kegagalan perencanaan yang tidak mengantisipasi risiko geopolitik. Kapasitas penyimpanan kita pun sangat terbatas, hanya mampu menampung kebutuhan untuk 25 hari.
Jika kita melakukan komparasi dengan negara lain, perbedaannya sangat mencolok:
- Jepang: Memiliki cadangan minyak untuk 254 hari.
- Korea Selatan: 160–240 hari.
- Tiongkok: 120–180 hari.
- Amerika Serikat: 125 hari.
- Filipina dan Malaysia: Sudah memiliki cadangan minimal 30 hari dengan sistem yang lebih terstruktur.
Indonesia, dengan segala klaim kekayaan alamnya, justru berada di posisi yang paling rentan (DW, 09/03/2026).
Kegagalan Strategis dan Mentalitas Impor
Presiden Prabowo memang berulang kali mencanangkan swasembada energi sebagai pilar utama transformasi bangsa (Setneg, 02/02/2026). Namun, fakta di lapangan menunjukkan swasembada masih "jauh panggang dari api". Sejak dekade 1970-an, saat Indonesia masih menjadi anggota OPEC dan pengekspor minyak, kebijakan kita dianggap salah arah. Kita terus mengekspor minyak mentah tanpa membangun kilang yang memadai, sehingga kini kita justru mengimpor BBM jadi.
Kilang-kilang domestik sudah tua dan pembangunannya sering kali tertunda akibat kendala investasi dan tekanan regulasi lingkungan. Mentalitas "lebih mudah membeli daripada membuat" telah mengakar kuat dalam birokrasi kita. Penutupan Selat Hormuz membuktikan bahwa tanpa kedaulatan energi, kemerdekaan bangsa ini sebenarnya belum utuh. Indonesia tidak memiliki pengaruh diplomatik maupun kekuatan militer untuk menekan aktor global agar membuka jalur logistik tersebut.
Energi Sebagai Kepemilikan Umum
Dalam menghadapi kerapuhan sistemik ini, perspektif Islam menawarkan paradigma yang fundamental. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang dikategorikan sebagai milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud).
Makna "api" dalam konteks modern mencakup segala sumber energi. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola sumber daya tersebut sepenuhnya demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi asing atau bergantung pada impor yang membebani rakyat. Negara yang membiarkan rakyatnya bergantung pada pasokan luar negeri sementara potensi domestik diabaikan, dianggap telah mengkhianati amanah.
Energi adalah "pokok kehidupan" yang harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan amanah, bukan dijadikan komoditas perdagangan yang memperkaya segelintir pihak.
Urgensi Reprioritasi Anggaran dan Solusi Sistemik
Kekuatan sebuah bangsa juga diukur dari persiapan masa depannya. Allah ﷻ memerintahkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 untuk mempersiapkan kekuatan guna menghadapi tantangan. Kekuatan ini mencakup ketahanan ekonomi dan kemandirian energi. Indonesia yang hanya memiliki cadangan operasional 20 hari mencerminkan kelalaian dalam perencanaan strategis.
Saat ini, pemerintah memiliki program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun (Kumparan, 14/02/2026). Meski mulia, kebijakan ini perlu ditinjau dari skala prioritas maslahat. Jika sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan kilang minyak baru dan riset energi terbarukan secara masif, dampaknya terhadap kedaulatan bangsa akan jauh lebih berlipat ganda. Tanpa kemandirian energi, seluruh sektor mulai dari pangan hingga pertahanan akan lumpuh seketika saat krisis global melanda.
Secara fundamental, solusi-solusi teknis yang ada tidak akan efektif tanpa didukung oleh payung sistemik yang kokoh. Oleh karena itu, penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah menjadi sangat krusial, karena sistem ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis tidak hanya bersifat sementara, tetapi terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, menghadirkan keadilan, keteraturan, dan keberlanjutan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam negara berkewajiban melakukan:
- Pengelolaan Mandiri: Sumber daya alam dikelola penuh oleh negara tanpa intervensi asing.
- Anti-Riba: Pembangunan infrastruktur strategis seperti kilang dilakukan tanpa beban bunga pinjaman.
- Kemandirian Mutlak: Menjadikan kedaulatan energi sebagai kewajiban syar'i, bukan sekadar slogan politik.
Dengan sistem yang berdaulat, presiden tidak perlu keliling dunia untuk sekadar "mengemis" pasokan minyak. Negara akan memiliki cadangan strategis, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, kilang yang mencukupi, dan berwibawa di mata internasional.
Saatnya Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pernyataan jujur Presiden Prabowo seharusnya menjadi alarm bagi bangsa ini. Bahwa kemandirian energi kita masih lemah. Karena itu, dibutuhkan keberanian untuk mengubah sistem yang selama ini justru melanggengkan ketergantungan.
Selama kapitalisme masih menjadi pijakan, kemandirian sejati sulit terwujud. Sistem ini secara alami membuka ruang dominasi dan menjadikan ketergantungan sebagai keniscayaan. Kondisi ini diperparah oleh sekularisme yang memisahkan agama dari negara, sehingga melahirkan kebijakan yang kering nilai dan pejabat yang tidak merasa diawasi oleh Tuhan.
Sosialisme pun bukan solusi. Sejarah telah menunjukkan kegagalannya dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
Sebaliknya, Islam telah terbukti dalam sejarah mampu menghadirkan kemandirian dan menjaga kedaulatan secara nyata. Karena itu, sudah saatnya kita berani meninggalkan sistem yang keliru dan beralih pada sistem yang benar.
Wallahu’alam bish-shawwab.
0 Komentar