Oleh: Fatma Komala
Ibu Rumah Tangga
ﻳَﺄِﰐْعَلَى النَاسِ زَمَانﻻَيَنْفَعُ فِيْهِ اِﻻَالدِيْنَارُ وَالدِرهَمُ
"Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar (uang emas) dan dirham (uang perak)." (HR. Ahmad).
Konflik politik global seperti perseteruan AS-Iran serta kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) di bawah Kevin Warsh yang diprediksi tidak akan menurunkan suku bunga akibat inflasi tinggi, menjadi pemicu utama merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini membawa ujian ekonomi berat bagi Indonesia karena melonjaknya harga bahan baku dan energi, sementara keterbatasan Bank Indonesia (BI) dalam mengintervensi pasar luar negeri saat hari libur membuat rupiah kian tertekan.
Ekonom memprediksi rupiah berisiko melemah hingga ke level Rp18.000 bahkan Rp22.000 per dolar AS pada akhir Mei 2026, yang berpotensi memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 hingga 50 basis poin pada Juni mendatang demi menstabilkan mata uang (Tempo, 15/05/2026).
Ketergantungan ekonomi Indonesia yang sangat tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70% di berbagai sektor seperti kimia, tekstil, elektronik, migas, obat, hingga kendaraan membuat barang-barang kebutuhan di dalam rumah kita sangat rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, produsen domestik terpaksa menaikkan harga jual atau mengurangi porsi produk, yang berdampak langsung pada peningkatan biaya hidup sehari-hari masyarakat (BBC, 16/05/2026).
Outstanding pembiayaan pinjaman online (pinjol) per Januari 2026 juga tumbuh 25,52% (year on year/YoY) mencapai Rp98,54 triliun dengan TWP90 berada di angka 4,38%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 9 dari 95 penyelenggara belum memenuhi ekuitas minimum dan telah memberikan sanksi administratif kepada 22 perusahaan, di tengah optimisme Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan pertumbuhan positif dari sektor produktif (Bisnis, 03/03/2026).
Kelalaian Regulasi di Tengah Badai Ekonomi
Sayangnya, di tengah badai ekonomi yang kian nyata ini, ketidakpekaan para pemangku kebijakan dalam membaca realitas kehidupan masyarakat awam justru melahirkan kekeliruan fatal dalam merumuskan solusi serta mengelola keuangan negara. Akibat ketiadaan peran nyata dan perlindungan yang efektif dari pemerintah, masyarakat pada akhirnya dipaksa menanggung sendiri beban hidup yang kian menjepit.
Sementara itu, kebijakan yang diambil tidaklah meringankan, melainkan justru memperburuk keadaan dengan tumpukan utang negara yang semakin melambung tinggi. Sungguh, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang berat, di mana setiap kebijakan yang abai terhadap nasib rakyat tidak hanya mencederai rasa keadilan di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban yang mutlak di hadapan Allah Yang Maha Adil kelak.
Kerapuhan Uang Fiat dan Keunggulan Moneter Islam
Sistem keuangan modern hari ini terbukti rapuh karena terus bersandar pada mata uang kertas (fiat money) yang nilainya mudah goyah dan menciptakan ketidakadilan menyeluruh bagi rakyat kecil. Sebagai gantinya, Islam menawarkan tatanan ekonomi yang jauh lebih kokoh dan adil, yakni dengan mengembalikan fungsi alat tukar pada emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik stabil dan tahan terhadap badai inflasi. Ketegasan syariat ini pun melarang keras praktik riba yang mencekik, menutup celah penimbunan barang, serta meregulasi kepemilikan dan distribusi harta secara ketat agar kekayaan tidak hanya berputar di segelintir orang kaya saja.
Namun, sistem yang agung ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kesadaran kritis dari para pemangku kebijakan yang memegang kendali kekuasaan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang imam (penguasa) adalah pengurus (ra'in) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya..."
Kesejahteraan masyarakat sejatinya bukan sekadar target angka statistik, melainkan beban amanah mutlak yang diletakkan di pundak seorang pemimpin. Dalam pandangan Islam, penguasa wajib hadir sebagai pengurus (ra'in) yang melayani keperluan umat sekaligus benteng perisai (junnah) yang melindungi rakyat dari kesengsaraan hidup. Mengabaikan peran ini, apalagi membiarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah himpitan ekonomi, adalah bentuk kelalaian besar terhadap amanah yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah ﷻ.
Wallahu a'lam.
0 Komentar