DI BALIK FILM "PESTA BABI" YANG DIBUNGKAM, ADA DERITA DAN TANGIS RAKYAT PAPUA

Oleh: Ermawati

Aktivis Dakwah

Ada apa sebenarnya dengan film Pesta Babi? Mengapa hampir semua acara nonton bareng (nobar) film ini dibatalkan di seluruh kota? Kondisi ini seolah memperlihatkan adanya upaya untuk membungkam apa yang tersirat di dalam isi film tersebut. Tujuannya agar kebohongan dan kecurangan para elite politik tetap terjaga, tersembunyi, serta terbungkus rapi, sehingga mereka dapat terus melanggengkan kekuasaan tanpa memedulikan penderitaan rakyat.

Pelarangan nobar film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono ini memang terjadi di sejumlah wilayah. Di Ternate, agenda nobar dibubarkan oleh aparat TNI.

Sementara itu, kegiatan serupa di Universitas Mataram (Uniram) terpaksa dihentikan seusai dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakan yang mencuat pun beragam, mulai dari persoalan perizinan hingga muatan film yang dinilai provokatif.

Kontradiksi Kebebasan Berpendapat dan Anti-Kritik

Pembatalan nobar film Pesta Babi di berbagai daerah menuai polemik yang luas. Pihak yang menolak berdalih bahwa film ini telah melanggar kode etik karena dinilai provokatif dan dapat memengaruhi masyarakat untuk bersikap negatif terhadap negara. Namun, mengapa harus demikian? Bukankah film ini merupakan karya anak bangsa yang seharusnya diberi apresiasi serta dukungan karena berani menampilkan perspektif yang berbeda dari biasanya?

Sangat disayangkan jika kreativitas mereka justru dicekal, dipersulit, dan dibungkam hanya karena berani berkomentar serta mengeluarkan pendapat untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Film Pesta Babi mengangkat realitas tentang keserakahan oknum elite politik dan oligarki yang menghalalkan berbagai cara demi meraup keuntungan materi.

Proyek-proyek tersebut memicu perusakan serta pengundulan hutan secara besar-besaran, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam, fauna, serta ruang hidup masyarakat Papua yang sangat bergantung pada alam. Film ini membuka wajah asli para elite yang merampas kekayaan bumi di atas derita dan tangis rakyat Papua.

Negara yang antikritik dan selalu berusaha mengamankan kekuasaannya daripada memikirkan kesejahteraan rakyat sesungguhnya sedang mempertontonkan bentuk penindasan baru. Jika kepentingan ekonomi politik para elite telah tersentuh, walaupun hanya seujung kuku, kreativitas anak bangsa sekalipun pasti akan dipersulit. Suara-suara kritis dibungkam agar tidak ada "kebisingan" yang mengganggu langkah mereka, karena mereka takut hal itu akan membahayakan takhta yang telah lama dibangun.

Cacat Struktural Kapitalisme Global

Inilah wajah buruk sistem kapitalisme-sekuler, yaitu sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Di bawah naungan sistem ini, masyarakat seolah diajarkan untuk tunduk dan patuh pada setiap regulasi penguasa tanpa boleh memberikan saran ataupun kritik. Siapa saja yang menentang harus siap menerima berbagai tekanan dari negara. Itulah alasan mengapa nobar film Pesta Babi ini dilarang tayang di berbagai daerah; film tersebut menelanjangi watak otoriter kekuasaan yang alergi terhadap kritik, padahal kritik tersebut demi kepentingan masa depan rakyat.

Sistem yang ada saat ini tidak memikirkan keberlangsungan hidup rakyat yang sangat bergantung pada kelestarian hutan. Fokus utama yang ada di dalam benak para pengambil kebijakan adalah bagaimana cara mendatangkan investor asing dan pemilik modal sebesar-besarnya.

Akibatnya, kekayaan alam dikuras dan hasilnya dinikmati oleh segelintir korporasi, sedangkan rakyat setempat tidak menerima poin kesejahteraan yang sebanding. Negara kehilangan kedaulatan pangannya dan hanya dijadikan sebagai fasilitator pasar bebas. Bahan tambang seperti emas, nikel, dan batu bara dikuasai korporasi, hutan digunduli, sementara kritik masyarakat dibungkam. Katanya merdeka, tetapi hidup bagaikan dijajah.

Hari ini kita semakin sadar bahwa berbagai kebijakan yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat nyatanya sering kali hanyalah sandiwara politik. Sumber daya alam yang melimpah ruah tidak dirasakan hasilnya oleh rakyat kecil. Bahan-bahan pokok serba mahal, tarif listrik naik, BBM melambung, serta biaya rumah sakit dan pendidikan kian tak terjangkau. Semua karut-marut ini terjadi karena sistem yang digunakan menjauh dari syariat Islam, sehingga kebijakan pengelolaannya rawan disalahgunakan.

Solusi Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam

Sebagai bagian dari keimanan, Islam mewajibkan umatnya untuk melakukan koreksi terhadap kemungkaran. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

"Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah (kemungkaran itu) dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka (ubahlah) dengan lisannya..." (HR. Muslim).

Islam memiliki aturan yang komprehensif terkait pengelolaan kepemilikan. Dalam pandangan syariat, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Kekayaan alam seperti hasil hutan, tambang, dan energi wajib dikelola secara mandiri oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat secara adil, baik dalam bentuk fasilitas gratis maupun harga yang sangat murah.

Komoditas strategis ini, termasuk tanah dan pulau-pulau, haram hukumnya diprivatisasi, dikomersialkan, atau diperjualbelikan kepada pihak asing maupun swasta. Ketentuan ini bertujuan untuk menutup celah kecurangan dan monopoli tatanan ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Sudah saatnya masyarakat sadar dan berpikir cerdas dalam melihat akar masalah kehidupan sehari-hari. Jangan sampai selamanya hidup kita terbelenggu dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif.

Saatnya beralih ke dalam sistem Islam yang menjalankan syariat secara kaffah dengan menegakkan kembali tatanan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Hanya dengan kembali pada aturan Sang Pencipta, kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera di bawah naungan Khilafah Islamiyah dapat terwujud secara nyata.

Wallahu a’lam bish-shawab.