Oleh: Nurhasanah
Muslimah Peduli Umat
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini mengungkapkan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 350 orang karyawan PT Xactie Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut dinyatakan tutup akibat tidak mampu lagi bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa kasus yang menimpa PT Xactie Indonesia hanyalah salah satu bukti nyata bahwa ancaman gelombang PHK benar-benar terjadi di dunia nyata. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa mitigasi yang tepat, bukan tidak mungkin badai PHK serupa akan segera menyusul pada perusahaan-perusahaan lainnya.
Gelombang PHK yang timbul susul-menyusul tersebut membuat rakyat kecil makin terhimpit dan tertekan. Mereka dipaksa bertahan di tengah situasi hidup yang semrawut, terutama akibat himpitan ekonomi dan lonjakan biaya hidup yang sangat besar. Fenomena ini menjadi bukti autentik kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan dan memberikan jaminan sosial bagi rakyatnya.
Selama ini, pemerintah selalu berdalih bahwa maraknya PHK semata-mata disebabkan oleh faktor teknis di permukaan, seperti krisis ekonomi global, resesi, penurunan permintaan pasar, hingga kebutuhan restrukturisasi operasional demi efisiensi internal perusahaan.
Akar Masalah: Watak Asli Sistem Ekonomi Kapitalis
Namun, jika ditelaah lebih dalam, faktor paling mendasar dari sengkarut PHK massal ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme oleh negara. Dalam ekosistem kapitalisme, negara cenderung memangkas perannya hanya sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal (regulator). Kebijakan ketenagakerjaan yang dilahirkan pun kerap kali berat sebelah dan hanya berpihak pada kepentingan segelintir elite korporasi.
Jika berbicara tentang solusi, mustahil permasalahan buruh dan lapangan kerja ini akan terselesaikan secara tuntas selama negara masih mengadopsi sistem kapitalisme. Sistem yang rusak ini lahir dari rahim sekularisme yang mengandalkan aturan buatan manusia. Aturan yang diproduksi oleh manusia secara bawaan (genuine) memiliki sifat lemah, terbatas, sarat kepentingan, dan serba kurang.
Oleh karena itu, solusi hakiki untuk mengatasi problem umat (termasuk ancaman PHK massal) adalah dengan mengganti fondasi sistemik tersebut melalui penerapan aturan Islam secara kaffah (menyeluruh). Sistem Islam bersumber langsung dari Allah ï·» sebagai Al-Khaliq (Maha Pencipta) dan Al-Mudabbir (Maha Pengatur), yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan solusi atas setiap permasalahan hidup manusia.
Jaminan Kesejahteraan Ketenagakerjaan dalam Islam
Kembali pada sistem Islam merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis bagi kesejahteraan negara. Jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam institusi negara, kesejahteraan rakyat jelata pasti akan terwujud. Hal ini karena Islam diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam).
Dalam paradigma Islam, negara memiliki peran sentral sebagai pelindung dan pengurus (raa'in). Negara wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para pencari nafkah laki-laki yang telah baligh sebagai bagian dari tanggung jawab mutlak dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme taktis untuk memutus mata rantai ketergantungan pada modal para kapitalis global. Negara akan membangun struktur kepemilikan yang kokoh guna mencegah terjadinya monopoli swasta, penimbunan harta, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Distribusi kepemilikan yang adil ini akan menghidupkan sektor riil serta menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, mandiri, dan beragam.
Kesimpulan
Di bawah naungan pemerintahan Islam, negara berkewajiban memenuhi dan melayani seluruh pemenuhan hajat hidup umatnya secara berkeadilan, baik dalam aspek kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Jaminan kesejahteraan ini meliputi penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan berkualitas tinggi secara gratis untuk setiap individu rakyat.
Seluruh kemaslahatan publik tersebut hanya akan terealisasi secara nyata jika umat bersedia mengganti sistem yang ada saat ini (yaitu kapitalisme-demokrasi) dengan sistem Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiah. Melalui penerapan aturan Islam secara kaffah, seluruh krisis sosial dan ekonomi kemasyarakatan akan dengan mudah diatasi hingga ke akar-akarnya.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar