Oleh: Sela
Penulis Lepas
Tahun ajaran baru 2026/2027 menghadirkan fenomena yang tidak biasa di berbagai daerah di Indonesia. Alih-alih dipenuhi wajah-wajah siswa baru yang antusias, sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) justru sepi peminat. SDN 1 Gedung Meneng di Bandar Lampung hanya kedatangan dua siswa baru. SDN Purwoyoso 01 Semarang cuma menerima tiga anak. Bahkan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tercatat beberapa SD negeri sama sekali tidak mendapatkan pendaftar baru. Fenomena serupa melanda wilayah Kalimantan, Bali, hingga Jawa Timur, di mana sejumlah sekolah hanya kebagian satu hingga dua murid.
Menariknya, minimnya pendaftar ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, melainkan juga melanda kota-kota besar seperti Semarang dan Bandar Lampung. Para kepala sekolah menyebut penyebabnya beragam, mulai dari transisi demografi kawasan yang didominasi lansia, hingga pergeseran pasangan keluarga muda ke wilayah pinggiran kota demi perumahan yang terjangkau. Di Bali, faktor urbanisasi turut bermasalah; banyak keluarga muda merantau sehingga desa kehilangan generasi usia sekolah.
Menanggapi persoalan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyusun kebijakan bersama Kementerian Dalam Negeri. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah regrouping (penggabungan) sekolah yang kekurangan murid. Namun, opsi ini menuai kehati-hatian. Pimpinan DPR RI mengingatkan agar penggabungan sekolah tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat risikonya terhadap jarak tempuh dan beban biaya transportasi anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Pergeseran Orientasi Orang Tua dan Fenomena Demografi
Di balik dinamika demografi tersebut, terdapat fakta lain yang tak kalah krusial: bergesernya orientasi orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. Semakin banyak keluarga yang mengarahkan anaknya ke sekolah berbasis agama "yang menekankan pembinaan akhlak, hafalan Al-Qur'an, dan pembiasaan ibadah" dibandingkan sekolah negeri biasa.
Penurunan jumlah anak usia sekolah memang berkaitan dengan perubahan struktur demografi. Angka kelahiran yang melandai turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga muda yang kian menantang. Biaya hidup yang terus merangkak naik membuat sebagian pasangan menunda atau membatasi jumlah anak. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota pun mendorong arus urbanisasi yang mengosongkan wilayah pedesaan dari generasi produktif.
Namun, hal yang lebih mendasar untuk direnungkan adalah alasan di balik keputusan orang tua meninggalkan sekolah negeri. Kecenderungan ini bukan sekadar soal tren, melainkan cerminan kekhawatiran mendalam terhadap moralitas generasi. Maraknya kenakalan remaja, pergaulan bebas, kekerasan (bullying), hingga tindak kriminalitas yang melibatkan anak usia sekolah membuat orang tua membutuhkan "benteng" spiritual. Sekolah berbasis agama dianggap mampu memberikan perlindungan moral yang tidak selalu didapatkan di sekolah umum.
Kegagalan Paradigma Pendidikan Sekuler
Fenomena ini sejatinya merupakan gejala dari persoalan yang jauh lebih besar: kegagalan sistem pendidikan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Pergantian kurikulum yang berulang kali dilakukan pemerintah "mulai dari KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka" terbukti belum mampu membendung dekadensi moral di kalangan pelajar. Akar masalahnya bukan terletak pada susunan teknis mata pelajaran, melainkan pada paradigma pendidikan itu sendiri yang tidak menempatkan akidah Islam sebagai fondasi utama pembentukan kepribadian (syakhsiyyah).
Islam memandang pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan (transfer of knowledge) atau komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar publik sekaligus pilar utama tegaknya peradaban. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan pendidikan berkualitas secara gratis dan merata bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab ini tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar liberal yang membuat pendidikan bermutu hanya dapat diakses oleh kalangan mampu.
Dalam sejarah peradaban Islam, sistem pendidikan dibangun di atas kurikulum berbasis akidah Islam. Tujuannya jelas: mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam (akhlak dan pola pikir syar'i) sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara menyediakan tenaga pendidik bergaji tinggi, sarana fisik, serta infrastruktur pendukung secara memadai tanpa membebani keuangan keluarga.
Pentingnya Kesadaran Politik Umat
Kesadaran orang tua untuk menyelamatkan anak dari kerusakan moral melalui sekolah berbasis agama adalah langkah yang baik dan patut diapresiasi. Namun, kesadaran ini perlu ditingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi). Umat perlu menyadari bahwa kerusakan generasi hari ini bukan sekadar kelalaian individu, melainkan buah dari penerapan sistem sekuler-liberal secara sistemik.
Selama akar sistemisnya tidak disentuh, upaya menyelamatkan anak hanya akan menjadi benteng pertahanan pribadi yang rapuh di tengah arus kerusakan ruang publik yang deras. Oleh karena itu, dakwah politik untuk membina kesadaran masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak, yakni dakwah yang mengarahkan umat untuk memahami bahwa perubahan sejati hanya dapat terwujud melalui penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah).
Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208).
Kesimpulan
Krisis murid baru di sekolah negeri bukan sekadar persoalan penurunan angka kelahiran atau distribusi penduduk yang tidak merata. Ia adalah cermin dari kegelisahan masyarakat terhadap arah pendidikan hari ini, sekaligus pengingat bahwa perbaikan generasi hanya mungkin tercapai bila sistem yang menaunginya turut dibenahi hingga ke akarnya di bawah naungan syariat Islam.
Barakallahu fiikum.
0 Komentar