Oleh: Irma Suryani, S.T.
Komunitas Ibu Peduli Generasi
Lonceng sekolah yang dulu memanggil harapan kini bergema di antara dinding-dinding yang sepi. Ia bagaikan sumur tua yang airnya perlahan mengering; meski mulutnya masih terbuka lebar, tak lagi cukup menyejukkan dahaga orang tua yang haus akan keamanan dan kebaikan bagi anak-anak mereka. Orang tua berjalan menjauh bukan karena tak ingin minum, melainkan karena tahu sumbernya sudah tercemar, dan kini mereka mencari mata air yang jernih, yang tidak akan merusak benih masa depan yang sedang tumbuh.
Tahun ajaran baru 2026/2027 menyuguhkan pemandangan yang memilukan di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai penjuru Indonesia. Alih-alih riuh penuh suara anak-anak, banyak ruang kelas justru tampak lengang. Ada yang hanya menerima 1–5 murid baru, bahkan tak sedikit yang tidak mendapatkan pendaftar sama sekali. Fenomena yang dilaporkan oleh berbagai media nasional ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan perubahan besar pada struktur masyarakat dan memudarnya kepercayaan publik terhadap tatanan pendidikan nasional.
Sekolah Negeri yang Kian Sepi
Kekurangan murid baru melanda wilayah dari Sabang sampai Merauke. Di Sumatra, SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung hanya menerima dua siswa baru. Di Bengkulu, sebanyak 13 SDN di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki murid baru sama sekali di awal tahun ajaran ini. Di Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang hanya mendapatkan tiga pendaftar, sementara SDN Cepokosawit II Kabupaten Boyolali hanya memperoleh satu siswa baru. Bahkan tiga SDN di Kabupaten Kalimanis, Blitar (termasuk SDN Kalimanis 4) tercatat tidak mendapatkan satu pun siswa baru.
Peneliti dari Lembaga Demografi FEB UI menyebutkan bahwa penyebab utamanya adalah berkurangnya jumlah anak usia sekolah akibat perubahan demografi: populasi penduduk yang mulai menua, perpindahan warga ke kawasan pemukiman baru, serta arus urbanisasi. Namun, terdapat alasan lain yang jauh lebih mendasar: banyak orang tua kini lebih memilih sekolah swasta yang menekankan pendidikan agama, ibadah, mengaji, dan pembentukan akhlak. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran mendalam akan keselamatan dan masa depan anak di tengah maraknya kerusakan moral serta kasus kenakalan remaja.
Sebagai tanggapan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menerapkan kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah. Namun, langkah ini berisiko menambah jarak tempuh anak ke sekolah tanpa jaminan transportasi umum yang aman dan memadai.
Akar Masalah yang Sebenarnya
Di balik pergeseran jumlah murid, tersembunyi kegagalan sistemik yang mendalam. Penurunan angka kelahiran bukanlah fenomena alami semata, melainkan dampak kebijakan ekonomi yang membuat biaya hidup kian mahal sehingga pasangan muda enggan menambah jumlah anak (childfree atau pembatasan anak). Sementara itu, arus urbanisasi deras terjadi karena kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota tak kunjung teratasi.
Namun, hal yang paling menyentuh hati adalah langkah para orang tua yang berbondong-bondong mencari sekolah bernuansa agama. Ini merupakan bentuk "protes diam-diam" terhadap sistem pendidikan sekuler-liberal yang dijalankan selama ini. Kurikulum nasional yang diubah berkali-kali ternyata tak mampu membendung meluasnya kerusakan moral di kalangan pelajar. Orang tua cemas anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas dan kejahatan remaja, sehingga berusaha mencari tempat yang mampu membentengi akidah dan akhlak buah hatinya.
Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Negara
Islam memandang pendidikan bukan sebagai komoditas bisnis, melainkan kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) dan pilar utama peradaban. Oleh karena itu, negara dalam sistem kepemimpinan Islam berkewajiban penuh menjamin ketersediaan, pemerataan, serta kualitas pendidikan yang layak dan gratis bagi seluruh rakyat.
Dalam naungan Khilafah, pendidikan tidak dipisahkan dari akidah Islam. Kurikulum dirancang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah agar output generasi tumbuh beriman, berakhlak mulia (syakhshiyyah islamiyyah), sekaligus mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara wajib menyediakan tenaga pendidik yang berkompeten dan sejahtera, serta memfasilitasi sarana-prasarana modern hingga ke pelosok desa tanpa membedakan status sekolah.
Kesimpulan
Kekhawatiran para orang tua saat ini harus diubah menjadi kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi) yang lebih luas: masalah pendidikan bukan sekadar menyelamatkan anak masing-masing secara pragmatis ke sekolah swasta, melainkan perlawanan terhadap sistem sekuler-liberal yang merusak generasi. Umat perlu membangun kesadaran bersama untuk mengembalikan tata kelola pendidikan dan kehidupan bernegara sesuai dengan syariat Allah ﷻ.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar