SEKOLAH NEGERI SEPI, SEKOLAH SWASTA DIMINATI: ADA APA DENGAN PENDIDIKAN KITA?

Oleh: Murni Supirman

Aktivis Muslimah

Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai wilayah Indonesia menghadapi tantangan serius berupa minimnya jumlah pendaftar. Fenomena ini melanda beberapa daerah (mulai dari Lampung, Banten, hingga Jawa Timur) dengan berbagai faktor penyebab teknis maupun struktural (Metro TV News, 17/7/2026).

Fenomena krisis murid baru di sejumlah SD Negeri menjadi babak baru yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan hari ini. Bahkan di beberapa sekolah, panitia penerimaan peserta didik baru tidak mendapatkan satu siswa pun. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis penataan zonasi sekolah, melainkan cerminan potret buram kegagalan sistemik dalam pengelolaan demografi, penjaminan mutu pendidikan oleh negara, serta krisis moralitas generasi.

Kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah yang ditawarkan pemerintah terbukti hanya menjadi solusi kosmetik (patchwork) yang justru berpotensi membebani rakyat akibat jarak tempuh sekolah yang semakin jauh.

Tiga Masalah Utama Krisis Peserta Didik

Jika dibedah secara mendalam, krisis murid baru di sekolah negeri berakar pada tiga permasalahan utama yang saling berhubungan:

• Transisi Demografi dan Beban Ekonomi Pasangan Muda: Penurunan jumlah anak usia sekolah terjadi akibat perubahan struktur demografi. Program pengendalian populasi masa lalu yang menekan angka kelahiran kini berbenturan dengan beratnya kondisi ekonomi rumah tangga. Tingginya biaya hidup dan sulitnya mencapai kesejahteraan finansial mendorong sebagian pasangan muda hari ini menunda atau membatasi jumlah anak (childfree atau keluarga kecil).
• Urbanisasi Masif akibat Kesenjangan Wilayah: Minimnya lapangan kerja di pedesaan serta rendahnya standar upah menciptakan pola migrasi penduduk secara masif. Kesenjangan pendapatan antara desa dan kota membuat wilayah-wilayah penyangga di sekitar SD Negeri kian menyusut dari keberadaan generasi muda usia produktif.
• Kekhawatiran Orang Tua atas Kegagalan Kurikulum Sekuler: Poin paling krusial dari fenomena ini adalah bergesernya orientasi orang tua yang kini lebih memilih sekolah swasta berbasis agama. Langkah ini diambil karena orang tua didera rasa cemas luar biasa terhadap keselamatan fisik dan moral anak-anak mereka. Maraknya kenakalan remaja, kasus pergaulan bebas, tawuran, hingga tindak kriminalitas di kalangan pelajar merupakan buah nyata dari penerapan sistem peradaban yang sekuler-liberal.

Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan publik ini telah gagal membentuk karakter dan kepribadian siswa. Perubahan kurikulum nasional yang dilakukan pemerintah berulang kali terbukti mandul dalam membendung dekadensi moral, sebab fondasi dasar pendidikan yang digunakan tetap bertumpu pada asas sekuler.

Kegagalan Ideologis dan Solusi Konstruksi Pendidikan Islam

Penyebab utama dari karut-marut ini jelas lahir dari ideologi yang diadoptasi oleh negara. Pemisahan aturan agama dari tata kelola publik telah menciptakan kegagalan abadi di dunia pendidikan. Ketidakpercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri timbul karena kurikulum yang ada tidak menempatkan pembentukan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama.

Untuk keluar dari krisis ini, dibutuhkan solusi fundamental melalui rekonstruksi Sistem Pendidikan Islam. Islam memandang pendidikan bukan sebagai komoditas komersial, melainkan kebutuhan dasar publik (al-hajah al-asasiyyah) sekaligus pilar utama pembangun peradaban.

Dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah), negara bertanggung jawab secara mutlak atas pemenuhan hak pendidikan terbaik bagi seluruh warga negara:

• Penjaminan Akses dan Pembiayaan: Negara wajib menjamin ketersediaan, pemerataan, dan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa menciptakan jurang pemisah antara sekolah negeri dan swasta. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh kas negara (Baitulmal).
• Kurikulum Berbasis Akidah Islam: Kurikulum dirancang untuk mencetak output generasi yang memiliki kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikap syar'i) sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
• Fasilitas dan Tenaga Pendidik Berkualitas: Negara memfasilitasi guru-guru berdedikasi dengan gaji yang sangat memadai, sarana prasarana modern, serta infrastruktur pendukung yang merata di seluruh wilayah.

Kesimpulan dan Urgensi Kesadaran Politik Umat

Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kesadaran politik (al-wa'yu as-siyasi) yang sistemik. Para orang tua tidak boleh sekadar berpikir pragmatis untuk menyelamatkan anak masing-masing dengan "mengungsi" ke sekolah swasta. Umat harus menyadari bahwa krisis pendidikan dan kerusakan moral generasi merupakan masalah sistemik akibat penerapan sistem sekuler-liberal.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, tokoh edukator, dan para pengemban dakwah untuk bersama-sama membangun kesadaran umum di tengah publik. Kesadaran politik ini diwujudkan melalui aktivitas dakwah politik (da'wah siyasiyyah), yakni menggerakkan umat secara sadar untuk mengganti sistem sekuler yang rusak menuju penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) demi menyelamatkan masa depan generasi menuju peradaban emas yang diridai Allah ﷻ.

Wallahu a'lam bish-shawab.