CELAH DALAM RENCANA PELUCUTAN SENJATA


Oleh: Ha-em
Aktivis

Jejak perjuangan Palestina terus melangkah penuh darah. Sedikitnya 7 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka sejak Sabtu dini hari hingga Minggu. Gempuran serangan udara tentara Israel melanda beberapa kawasan di Jalur Gaza yang menyasar permukiman pengungsi, area rumah sakit, dan sekitarnya, tutur juru bicara Lembaga Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal (The New Arab, 2/8/2026).

Tragedi ini kembali terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama Board of Peace (BoP) mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di Gaza (AFP, 31/7/2026). Rencana tersebut klaimnya merupakan momentum bersejarah demi meraih perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan (IDN Times, 2/8/2026).

Pihak Hamas disambut hangat oleh Presiden AS dalam keputusan yang menyetujui rencana tersebut. Seorang anggota tim negosiasi Hamas, Ghazi Hamad, menekankan bahwa konsesi ini dibuat demi rakyat di Jalur Gaza agar selamat dari pembantaian dan pengusiran. Hal ini berkaitan erat dengan penarikan pasukan Israel, pembentukan komite nasional, dan rekonstruksi wilayah Gaza. Hamas juga mendesak negara-negara mediator dan dewan perdamaian untuk memastikan kesepakatan tersebut dipatuhi oleh Israel, terutama dalam hal penarikan militer secara bertahap dan pengalihan kekuasaan kepada otoritas Palestina.

Kendati demikian, para pejabat dan publik di Tel Aviv merespons dingin poin kesepakatan itu. Pemerintah Israel sendiri belum merilis pernyataan resmi. Namun, seorang pejabat senior mengonfirmasi bahwa penarikan tentara menuntut bukti pelucutan senjata Hamas secara nyata, sehingga penarikan tidak akan terjadi dalam waktu dekat (Kompas, 2/8/2026).


Tujuan Sebenarnya di Balik Siasat Damai

Tujuan terselubung tidak lepas dari seluruh rangkaian kesepakatan tersebut. Bentuk "perdamaian" ini tak ubahnya siasat baru kolonialisme yang berkelanjutan serta upaya pelemahan kekuatan pendukung perlawanan Palestina melalui pelucutan senjata Hamas, termasuk alasan di balik pendirian BoP.

Keikutsertaan negara-negara Timur Tengah termasuk Indonesia dalam skema BoP bukan semata-mata untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki Palestina. Salah satu agendanya adalah pembangunan proyek New Gaza sebagai wajah kolonialisme ekonomi dan politik yang lebih luas. Berbagai narasi propaganda disuarakan, bahkan memanfaatkan aktor-aktor lokal untuk meraih penerimaan masyarakat.

Dalam aspek keamanan wilayah, kehadiran Pasukan Stabilitas Internasional atau International Stabilization Force (ISF) berstandar global bukan mengarah pada pengusiran tentara Israel. Rencana ini memiliki satu misi dominasi yang sama sejak dulu: menundukkan kekuatan umat Islam. Langkah demi langkah yang diatasnamakan "perdamaian" merupakan permainan siasat yang dirancang oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Kontrol terhadap berbagai lini kehidupan telah dikuasai, mulai dari media sosial, ekonomi, hingga aspek keamanan. Otoritas global ini tidak akan berpihak pada rakyat mana pun, termasuk umat muslim, melainkan pada kepentingan elite global. Orientasi utama kekuasaan ini adalah pengerukan keuntungan sebanyak-banyaknya dan materi duniawi. Penjajahan atas negeri-negeri muslim dalam berbagai bentuknya terus dicoba dan dilegitimasi.


Membangun Kesadaran dan Persatuan Hakiki

Menyerah dengan keadaan tidak akan pernah bisa melepaskan umat dari akar masalah. Melihat skema gencatan senjata untuk meraih "perdamaian" sebagai solusi tuntas adalah sebuah kegagalan dalam membaca rencana besar di baliknya. Amerika Serikat menyusun langkah untuk meredakan opini publik dunia dan menstabilkan fokus politik, sedangkan Israel terus merangsek dan berupaya melumpuhkan perjuangan Palestina.

Sikap kritis harus terus dibangkitkan tanpa henti. Keterlibatan para pemimpin negeri-negeri muslim dalam skema BoP harus dipandang sebagai buah dari penerapan sistem sekularisme-kapitalisme global. Tentu diperlukan perjuangan nyata, bukan sekadar luapan emosi semata. Langkah yang diambil harus tegas, terukur, dan konsisten.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka...” (QS. At-Tahrim: 9).

Ayat di atas menegaskan bahwa kepasrahan kepada pihak penyerang (kafir harbi) hanya akan membawa petaka. Melawan ketidakadilan tidak boleh dilakukan dengan pembiaran nasib.

Keputusan besar melawan kezaliman hegemoni asing tidak bisa dilakukan secara individual. Kekuatan besar hanya bisa dihadapi dengan kekuatan yang sepadan. Kondisi saat ini jelas belum memadai karena negeri-negeri muslim terpecah belah oleh sekat-sekat nasionalisme.

Sudah selayaknya gerakan perjuangan ini menyatukan seluruh elemen umat Islam. Kepemimpinan harus disatukan agar berjalan dalam satu komando yang sama. Menyadarkan umat Islam melalui dakwah merupakan teladan dari Rasulullah ﷺ.

Pembebasan Palestina adalah janji Allah ﷻ yang pasti menjadi nyata. Gelombang kekuatan besar yang menjadi pemeran utama adalah saudara-saudara muslim di berbagai belahan dunia. Urusan ini tidak sepantasnya dipercayakan pada penerapan sistem tatanan dunia hari ini. Persatuan nyata kaum muslimin harus terus dibangun kembali.

Oleh karena itu, komando gerakan ini harus berpijak pada sistem yang menerapkan seluruh aturan Allah ﷻ. Islam harus kembali menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaannya diwadahi oleh institusi kepemimpinan Islam, yaitu Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah, yang sekaligus menjadi komando utama dalam misi mulia membebaskan tanah Palestina.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Posting Komentar

0 Komentar