Oleh: Irohima
Penulis Lepas
Stereotipe bahwa "Zionis Israel adalah bangsa pendusta" memang tak lekang oleh masa. Pada faktanya, perbuatan dan ucapan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Lantas, masih pantaskah kita duduk semeja, berdiskusi, dan mengikat janji dalam perjanjian bersama pihak yang telah merenggut jutaan jiwa tak berdosa, menaburkan duka, serta menumpahkan darah dan air mata di bumi Palestina?
Inilah yang saat ini terjadi di Gaza. Sekali lagi stereotipe itu terbukti. Serangan udara di Jalur Gaza kembali dilancarkan oleh pasukan Israel pada 1–2 Agustus 2026, hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas. Serangan ini menyasar permukiman warga, tenda pengungsian, hingga fasilitas medis, serta menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina.
Sebelumnya, dilansir dari kantor berita AFP, Trump menyatakan bahwa Board of Peace (BoP) telah mencapai kesepakatan pelucutan senjata kelompok Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Gaza, yang diklaim sebagai langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng. Hamas sendiri menyetujui penyerahan senjata dengan syarat Israel harus menghentikan serangan dan menarik pasukannya dari Gaza. Setelah itu, Pasukan Stabilitas Internasional bersama polisi Palestina akan mengambil alih tanggung jawab atas keamanan Gaza (CNN Indonesia, 31/7/2026).
Namun seperti yang sudah diduga, Israel tidak pernah mau mengalah. Mereka tetap menginginkan pelucutan senjata Hamas secara penuh, meskipun sebelumnya disepakati pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap. Di tengah sikap PM Netanyahu yang bergeming, penolakan menteri keamanan Israel terhadap skema tersebut, serta serangan yang terus dilancarkan, bukan tidak mungkin Israel justru akan bertindak makin membabi buta ketika Palestina sama sekali tidak lagi memiliki senjata pertahanan.
Siasat Pelemahan Perlawanan
Sejatinya, pelucutan senjata Hamas dan kelompok perlawanan di Gaza merupakan siasat Amerika Serikat dan Zionis Israel melalui BoP untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Sejak awal, pembentukan BoP telah menimbulkan banyak polemik dan keraguan. Polemik Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump berpusat pada minimnya keterlibatan perwakilan Palestina dalam struktur formal, dominasi kepentingan transaksional, serta besarnya iuran keanggotaan.
Keterlibatan Israel juga memicu penolakan publik karena dinilai kontradiktif dengan situasi di lapangan. Banyak pihak menilai BoP lebih mengutamakan pendekatan ekonomi dan hegemoni politik personal ketimbang kerangka penegakan hukum internasional. Tak hanya itu, publik makin ragu karena skema BoP dinilai menyimpang dari mandat PBB, tidak efektif membantu warga Palestina, dan kehilangan legitimasi moral akibat eskalasi militer di Timur Tengah.
Itulah mengapa banyak pihak menyuarakan penolakan atas berdirinya BoP. Namun sayangnya, suara-suara penolakan yang dulu nyaring terdengar kini mulai meredup. Seiring dengan itu, BoP kembali muncul dengan skema barunya yang wajib diwaspadai. Mempercayakan nasib Palestina kepada BoP sama saja menyerahkan Gaza ke mulut harimau ketika rakyatnya telah dilucuti senjatanya.
Pelucutan senjata bukanlah solusi bagi perdamaian, keamanan, maupun pembebasan Gaza. Pada faktanya, proyek New Gaza terus berjalan dengan memanfaatkan pangkalan militer dan perantara lokal agar dapat diterima. Kehadiran Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force) tidak ditujukan untuk membantu, apalagi membebaskan Palestina. Mereka tak ubahnya cameo atau bagian kecil dari panggung drama besutan Amerika Serikat dan sekutunya.
Berlarut-larutnya konflik di Gaza, serta munculnya berbagai kesepakatan politik yang cenderung timpang dan selalu menempatkan Palestina sebagai pihak yang dikorbankan, seharusnya makin menyadarkan kita. Setiap kesepakatan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel pada dasarnya adalah upaya untuk menguasai tanah Palestina dan melanggengkan hegemoni penjajahan.
Penyakit Al-Wahn dan Sekat Nasionalisme
Palestina akan terus berada dalam penderitaan jika kita tidak bergerak dari sekarang, terlebih ketika para pemimpin negeri-negeri muslim lebih memilih diam atau justru bersekutu dengan kekuatan penjajah melalui kerangka BoP.
Sungguh menyedihkan, umat Islam yang berjumlah miliaran jiwa saat ini bagaikan buih di lautan, banyak, tetapi tidak berbobot. Ketika saudara sesama muslim berada di ambang kehancuran, kita seolah tak mampu mengulurkan tangan untuk menarik mereka dari jurang penderitaan. Semua ini dipicu oleh penyakit al-wahn: cinta dunia dan takut mati. Penyakit ini terutama menjangkiti sebagian penguasa negeri-negeri muslim yang takut kehilangan kedudukan, sehingga lebih memilih tunduk pada hegemoni asing.
Di sisi lain, potensi umat yang besar ini menjadi lemah akibat sekat-sekat nasionalisme yang dipropagandakan secara masif. Batas-batas wilayah dan ikatan kebangsaan kaku dijadikan sekat untuk memisahkan persaudaraan umat Islam, sekat yang sengaja diciptakan agar umat mudah dikendalikan. Sekat tersebut membuat upaya pembelaan lintas batas kerap dilabeli sebagai intervensi urusan dalam negeri orang lain.
Persatuan Hakiki di Bawah Khilafah
Satu-satunya solusi mendasar untuk menyelamatkan Palestina adalah melalui persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan (Khilafah). Sebab, hanya dengan bersatu di bawah satu tatanan pemerintahan, umat muslim akan memiliki satu pemikiran, satu perasaan, dan satu sikap yang tegas dalam menangani persoalan Palestina.
Kondisi ini berbeda dengan hari ini, di mana umat dan penguasa terpecah-pecah dalam memandang persoalan Palestina. Banyak penguasa negeri muslim yang lebih rela menyaksikan penderitaan saudara sesama muslim daripada mengorbankan kepentingan politik pragmatisnya.
Dengan persatuan umat Islam di bawah naungan Khilafah, akan lahir sebuah kekuatan geopolitik besar yang mampu menandingi bahkan melampaui pengaruh negara-negara adidaya hari ini. Melalui kekuatan yang terintegrasi tersebut, kehormatan, keselamatan, dan kemuliaan umat Islam (termasuk kedaulatan tanah Palestina) akan senantiasa terjaga.
Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sadarlah bahwa tidak ada solusi yang tuntas dan berkeadilan selain solusi yang ditawarkan oleh Islam. Telah banyak mekanisme diplomasi yang dicoba, namun tak satu pun yang mampu membebaskan kaum muslim dari penjajahan. Lantas, mengapa masih enggan dan ragu untuk menyatukan diri serta memperjuangkan tegaknya Khilafah, satu-satunya institusi kepemimpinan umum yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam?
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar