Oleh: Ummu Taqiya
Penulis Lepas
Elektabilitas bisa melesat naik karena pencitraan, namun juga bisa anjlok drastis karena satu hal: hilangnya kepercayaan publik.
Pemberitaan media merilis laporan terkait elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mengalami penurunan. Pengamat politik Ubedilah Badrun (Kang Ubed) menilai salah satu pemicunya terletak pada komunikasi publik, minimnya rasa empati, serta gestur kepemimpinan yang terkesan arogan (BBC, 14/8/2026).
Menurut Kang Ubed, retorika pidato publik yang disampaikan tanpa mengindahkan empati ditangkap oleh publik sebagai bentuk kesombongan karena enggan mendengarkan kritik. Ini bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka secara personal, melainkan persoalan standar dan ekspektasi kepemimpinan di mata rakyat (JPNN, 6/8/2026).
Pidato Cerminan Hati Pemimpin
Pidato bukan sekadar aktivitas membaca teks. Pidato merupakan cerminan sikap batin seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin bersikap ceplas-ceplos, menyampaikan diksi yang keras, serta enggan memakai rujukan teks maupun masukan staf, pesan yang ditangkap oleh publik bukanlah "ketegasan", melainkan keengganan untuk mendengar.
Sementara hari ini, rakyat membutuhkan tiga hal mendasar dari seorang pemimpin: kejujuran, empati, dan kesediaan untuk mendengar. Jika ketiga hal ini sirna, sekuat apa pun program kerja yang ditawarkan berisiko mendapat penolakan publik akibat krisis kepercayaan. Sebab, politik hari ini bukan sekadar soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling dipercaya.
Kepemimpinan Sekuler Melahirkan Arogansi
Dalam sistem kepemimpinan sekuler hari ini, penguasa kerap enggan mendengarkan kritik karena memandang kekuasaan sebatas kekuatan, bukan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka demokrasi liberal, setelah memenangkan pemilu, pemimpin merasa telah menggenggam "mandat lima tahun", sehingga kritik kerap dipandang sebagai gangguan dan masukan dianggap sebagai upaya menjatuhkan.
Akibatnya, hilang rasa takut akan hari perhitungan (hisab). Pemimpin hanya takut kalah pada pemilu berikutnya, tetapi tidak takut pada pertanyaan Allah ﷻ: "Apa yang telah engkau perbuat atas rakyatmu?"
Prinsip tata kelola yang baik (good governance) akhirnya hanya menjadi slogan di atas kertas. Prinsip mendengar, musyawarah, dan penyusunan skala prioritas sering kali kalah oleh keputusan subjektif penguasa. Empati tidak dibentuk dalam kurikulum kepemimpinan sekuler, sehingga pemimpin makin jauh dari rasa lapar rakyat, rintihan warga di pasar, maupun antrean panjang masyarakat di rumah sakit.
Hasilnya, lahirlah gaya kepemimpinan yang merasa paling benar. Bahasa yang kasar dianggap "apa adanya" dan menolak panduan teks dianggap "keberanian", padahal itu bukanlah bentuk keberanian, melainkan sikap abaikan tanggung jawab.
Pemimpin dalam Pandangan Islam
Islam menetapkan standar kepemimpinan yang sangat tinggi karena jabatan dipandang sebagai amanah yang paling berat di akhirat kelak.
Pertama, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan tuan yang minta dilayani. Rasulullah ﷺ bersabda:
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.” (HR. Abu Nu'aim).
Maka, pidato seorang pemimpin bukan untuk mempertontonkan kekuasaan, melainkan untuk menenangkan dan mengayomi rakyat. Bahasa yang digunakan harus santun dan penuh kelembutan, sebagaimana firman Allah ﷻ:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...” (QS. Ali 'Imran: 159).
Kedua, mengedepankan musyawarah dan terbuka terhadap kritik. Allah ﷻ berfirman:
...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...
“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (QS. Ali 'Imran: 159).
Khalifah Umar bin Khattab RA menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal ini. Beliau pernah menegaskan di hadapan rakyatnya: "Siapa saja di antara kalian yang melihat penyimpangan pada diriku, luruskanlah aku!" Demikian pula keteladanan Rasulullah ﷺ yang senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan mendengarkan masukan mereka, sementara para sahabat pun tidak segan memberikan saran konstruktif dengan bahasa yang santun.
Ketiga, kepemimpinan bertujuan mengurus kebutuhan primer rakyat. Dalam Islam, negara wajib mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar yang paling mendesak (seperti jaminan pangan, pendidikan, dan kesehatan) bukan mengejar proyek-proyek prestise. Rasulullah ﷺ bersabda:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Setiap kebijakan pemimpin akan dihisab secara terperinci di hadapan Allah ﷻ.
Tak Hanya Ganti Pemimpin, Tapi Ganti Sistem
Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan mengubah figur atau karakter pemimpin, melainkan akar yang memproduksi kepemimpinan yang arogan juga harus diselesaikan. Selama paradigma sistem masih mengajarkan bahwa pemimpin adalah "bos" dan pemegang kekuasaan mutlak, kerendahan hati yang hakiki akan sulit terwujud.
Karakter pemimpin harus membaik, dan sistem yang menaunginya juga harus diperbaiki, yakni beralih dari sekularisme menuju sistem Islam. Dalam sistem kepemimpinan Islam (Khilafah), pemimpin menyadari penuh bahwa jabatan adalah amanah berat yang akan dihisab, bukan alat kesombongan di dunia.
Keberhasilan kepemimpinan dijaga melalui kontrol sosial dan koreksi (muhasabah) dari masyarakat. Rakyat memiliki wadah resmi seperti Majelis Umat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Selain itu, keberadaan partai politik berbasis akidah Islam berfungsi membina masyarakat agar peka terhadap penegakan hukum syariat oleh penguasa. Tolok ukur keberhasilan dalam sistem Islam pun bukan terletak pada deretan angka statistik semata, melainkan pada pemenuhan kesejahteraan nyata di lapangan.
Rakyat tidak sekadar membutuhkan pemimpin yang mahir beretorika, melainkan pemimpin yang ikut merasakan penderitaan ketika rakyatnya tertimpa kesulitan. Kepemimpinan yang adil dan mengayomi seperti ini akan terwujud secara optimal dalam naungan sistem pemerintahan Islam (Khilafah).
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar