Oleh: Santi Susanti
Penulis Lepas
Muhasabah 'alal hukkam (mengoreksi dan mengkritik penguasa) adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah ﷻ. Kritik tidak hanya ditujukan kepada oknum pejabat, melainkan juga kepada sistem politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan zalim yang merugikan rakyat, seperti obral perizinan tambang di kawasan pegunungan dan pengerukan emas secara ugal-ugalan yang mengakibatkan deretan bencana alam di berbagai wilayah negeri ini.
Sistem politik Islam telah menyediakan wadah resmi bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah melalui lembaga Majelis Umat. Majelis Umat terdiri dari wakil-wakil terpilih yang merepresentasikan aspirasi kaum muslimin maupun seluruh warga negara dalam proses musyawarah.
Majelis Umat berfungsi sebagai penyambung aspirasi dari umat kepada Khalifah. Majelis ini juga menjadi sarana bagi Khalifah untuk meminta pendapat, pertimbangan, dan masukan terkait berbagai urusan maupun permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan publik.
Adapun fungsi krusial lainnya adalah untuk melakukan kontrol sosial (mas'uliyyah ijtima'iyyah), koreksi, dan kritik terhadap setiap kebijakan maupun tindakan para pejabat pemerintahan (termasuk terhadap Khalifah sendiri) agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan lurus di atas koridor syariat Islam.
Nasihat dan Keutamaan Mengkritik Penguasa Zalim
Rasulullah ﷺ bersabda:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
“Agama itu adalah nasihat (termasuk nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan rakyat pada umumnya).” (HR. Muslim).
Rasulullah ﷺ bahkan memberikan predikat afdhalul jihad (jihad yang paling utama) bagi seseorang yang berani menyampaikan kebenaran dan menasihati penguasa yang zalim. Apabila ia gugur dan terbunuh karena aktivitas menyampaikan kebenaran tersebut, kedudukannya disamakan dengan pemimpin para syuhada, yakni Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib RA.
Rasulullah ﷺ bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Ingatlah, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat keadilan/kebenaran (haq) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Hubungan antara penguasa dan rakyat telah diatur secara rinci dalam syariat Islam. Penguasa wajib menjalankan tugasnya sebagai raa'in (pengurus dan pengayom) serta junnah (perisai dan pelindung) umat, bukan bertindak sebagai penindas atau peneror yang menakut-nakuti rakyatnya. Di sisi lain, rakyat berkewajiban untuk senantiasa melakukan muhasabah 'alal hukkam terhadap penguasa secara santun dan terencana.
Keteladanan Rasulullah ﷺ dan Para Sahabat
Aktivitas musyawarah dan keterbukaan terhadap kritik ini sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin. Rasulullah ﷺ sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam aktivitas tersebut, Beliau senantiasa meminta masukan dari para tokoh terkemuka kalangan Anshar dan Muhajirin sebelum mengambil keputusan strategis.
Disebutkan dalam sejarah bahwa sebelum meletusnya Perang Uhud, Rasulullah ﷺ bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi menghadapi pasukan musuh. Rasulullah ﷺ menerima pendapat mayoritas pemuda dan sahabat yang menginginkan pasukan muslim keluar menghadapi musuh di luar kota, meskipun pendapat pribadi Beliau cenderung ingin bertahan di dalam Kota Madinah. Keputusan ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam ranah teknis-strategis benar-benar dijadikan rujukan nyata, bukan sekadar formalitas basa-basi.
Begitu pula yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA saat beliau mengeluarkan wacana pembatasan kadar mahar pernikahan. Ketika seorang wanita melayangkan kritik secara terbuka di hadapan publik dengan menyandarkan argumennya pada ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 20), Khalifah Umar RA dengan penuh kerendahan hati mengakui kekeliruannya secara tulus di hadapan jamaah. Beliau lalu berkata: "Wanita itu benar, dan Umar yang salah."
Inilah gambaran nyata bahwa dalam Islam, seorang pemimpin sangat menghargai koreksi dan kritik dari rakyatnya. Melalui interaksi yang sehat ini, rakyat dan penguasa akan saling bersinergi menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan syariat. Kehidupan bermasyarakat pun akan berjalan harmonis serta mendapatkan ridha dari Allah ﷻ.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar