Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Saya sependapat, sistem apapun tergantung pada orangnya, pada rezimnya. Dahulu, sebelum Rasulullah Saw mendirikan kekuasaan di Madinah, di Habasyah (Ethiopia) terdapat Raja Najasyi yang terkenal adil. Meskipun sang Raja tidak menerapkan syariat Islam.
Atas dasar keadilan sang Raja tersebut, Rasulullah Saw mengijinkan sebagian sahabat untuk hijrah guna mencari suaka politik ke Habasyah. Akhirnya, dikabarkan Raja Najasyi berikrar memeluk Islam meskipun tidak dihadapan Rasulullah Saw.
Hanya saja, ketika kita membicarakan institusi Negara, maka ada dua poin penting yang perlu dibahas. Yakni, rezim sekaligus sistem.
Rezim Demokrasi di beberapa wilayah sepertinya nampak menyejahterakan. Di Amerika misalnya. Hanya saja kesejahteraan itu berasal dari eksploitasi dan penindasan dunia ketiga termasuk Indonesia yang dijajah negerinya, dan kekayaannya dikumpulkan, diboyong ke Amerika.
Namun jika dipelajari, Amerika juga mengalami kondisi kesenjangan ekonomi sebagai karakter bawaan sistem kapitalis. Program "Obama Care" adalah proyek tambal sulam kapitalisme Amerika, guna menutupi kejahatan para kapitalis Amerika.
Gerakan massa George Floyd tidak saja dipicu masalah rasisme, tetapi juga ketidakadilan ekonomi, ketimpangan pendapatan, akibat penerapan sistem kapitalisme yang menindas. Karena itu, sisi lain kapitalisme demokrasi yang timpang ini wajib juga menjadi perhatian.
Hanya saja di Indonesia, adalah negara kapitalis korban yang dicokok Amerika agar terus mengadopsi demokrasi, sebagai jaminan eksistensi dan pelestarian penjajahan Amerika. Andai saja negeri ini menerapkan Islam, sudah pasti Freeport terusir lama dari negeri ini dan pendapat dari Freeport menjadi sumber pendapatan negara yang besar. Negara dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa memungut pajak.
Ini baru dari Freeport, padahal ada ratusan korporasi lain, baik swasta asing, Aseng, maupun domestik yang merampok kekayaan alam negeri ini dan mengangkangi hasilnya untuk keuntungan korporasi mereka. Jika semua tambang itu dikuasai negara, karena syariat Islam mengharamkan individu, swasta, domestik maupun asing, mengelola tambang, bisa dibayangkan berapa pendapatan negeri ini?
Pendapatan Freeport saja setahun nyaris dua kali lipat APBN. Belum lagi Chevron, Newmont, Conoco, Philips, Toba Energi, Bumi Resource, kalau semua itu diambil alih negara berdasarkan syariat Islam, betapa kuat dan hebatnya negeri ini.
Dengan pemasukan yang besar, Negara bisa meningkatkan anggaran militer, penelitian, eksplorasi dan eksploitasi alam, menyelenggarakan layanan publik, penegakan hukum, dunia pendidikan, bantuan sosial, dan masih banyak lagi.
Nah, sebaik apapun sebuah rezim jika masih menerapkan demokrasi tak akan bisa mewujudkan mimpi kesejahteraan seperti yang diceritakan dalam artikel ini. Karena sumber pendapatan yakni dari Al Milkiyayatul Ammah berupa tambang, akan tetap dikuasai para kapitalis berdasarkan asas kebebasan kepemilikan (Freedom Of Ownership).
Saya kira bangsa ini butuh sistem sekaligus operatornya. Bahwa kegagalan bangsa saat ini karena faktor Jokowi yang tidak cakap mengoperasikan tata kelola pemerintahan, iya. Tapi, siapapun presidennya akan berujung sama, jika sistem politik demokrasi tetap menjadi acuannya.
Saya menawarkan Khilafah, dan mengajak anda barisan orang baik untuk bersama-sama menjadi operatornya. Karena selain menghilangkan kezaliman dari sistem kufur yang diterapkan penjajah, Khilafah adalah sarana untuk meraih ridho Allah SWT. Dan aspek inilah -yakni ridlo Allah SWT- yang tak mungkin terealisasi dengan sistem yang lain, kecuali dengan Khilafah. [].
0 Komentar