Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
HRS, dengan gagah mendatangi Polda Metro jaya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi tetap saja, hukum sudah diketahui umum produk politik, kekuasaan hukum berada dibawah kendali kekuasaan politik. Maka HRS pun dipenjara, untuk sebuah idealisme yang dituding sebagai 'penghasutan'.
Gibran Rakabuming Raka, disebut Tempo terlibat korupsi dana Bansos Mensos Juliari Peter Batubara. Gibran dalam laporan investigasi Tempo, terlibat memberikan rekomendasi bagi PT Sritex agar ditunjuk sebagai perusahaan yang mengadakan goodie bag.
Konon, Jokowi memberi nama Gibran sebagai akronim dari 'Gigih dan Berani'. Gibran dengan lantang menantang agar KPK menangkap dirinya asal punya bukti. Yang belum dilakukan Gibran adalah mendatangi KPK, untuk menunjukkan keberanian dan kegigihannya menghadapi perkara ini.
Tak hanya Gibran, kasus ini juga menyeret Puan Maharani, yang juga kader PDIP. Belum ditelusuri lebih jauh, apakah hanya kader PDIP yang terlibat atau juga partai lainnya. Apakah hanya Gibran selaku anak Pak Lurah atau bahkan Ki Lurah juga ikut cawe-cawe.
Yang jelas, Gibran sudah telpon Ki Lurah dan menjelaskan semuanya. Isi telpon, kita tidak tahu. Mungkin saja redaksi telpon itu berbunyi "BAPAK, TULUNGI AKU. AKU GA MAU MASUK PENJARA, TOLONG DI BLOKIR SEMUANYA AKSES PENEGAK HUKUM AGAR TAK MENYENTUH DIRIKU".
Yang jelas, ketika semua sudah terkondisi, parade 'Gigih dan Berani' dapat menjadi benefit tambahan. Secara politik, bisa menjadi berkah elektabilitas.
Kalau diperhatikan, sulit bahkan nyaris mustahil korupsi dilakukan sendirian. Ungkapan Gibran yang menyebut kalau mau korupsi lebih baik di PLN, Pertamina dan BUMN lain yang jumlahnya triliunan, mungkin ada benarnya. Maksudnya, korupsi bukan hanya di area Bansos tetapi juga korupsi di area BUMN. Ya, meski tanpa diberitahu Gibran, korupsi di BUMN itu sudah menjadi rahasia umum.
Kita tidak tahu, sampai dimana ranting dan cabang itu dipangkas. Agar korupsi ini terlokalisir, yang puncak cukup di Juliari Peter Batubara. Kalau kebawah, mau ketua RT diciduk juga GPP. Biar terasa 'penegakan hukum' tidak main-main.
Kalau semua instansi diperiksa, bukan hanya BUMN, apakah kita yakin tidak ada korupsi? Apakah, dalam kasus korupsi dana Bansos ini hanya Gibran putra pak Lurah yang terlibat?
Entahlah, yang jelas korupsi apalagi dilakukan saat pandemi ini sungguh menyakitkan. Disaat rakyat berjibaku menghadapi kesulitan hidup, eh tega-teganya pejabat korupsi dana rakyat.
Korupsi dan demokrasi, seperti saudara kembar. Semua partai terkena kasus korupsi. Tidak PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, NASDEM, PKS, semua kadernya sudah pernah dicokok KPK. [].
0 Komentar