Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Kalau ingin tahu bagaimana jahatnya kapitalisme Amerika, datanglah ke Papua. Siapapun yang mendalami masalah Papua, akan merinding dan bergidik, karena ganasnya kejahatan penjajahan Amerika.
Memang benar, ada kezaliman yang dialami penduduk Papua karena kegagalan pemerintahan Jakarta melayani rakyat Papua. Pemimpin Jakarta yang korup, juga penguasa di Daerah yang juga menjiplak karakter korup pemimpin di Jakarta, menjadikan Papua benar-benar tersiksa dan menderita diatas bumi yang Allah SWT berikan karunia berlimpah kepadanya.
Hanya saja, kezaliman yang ditimbulkan rezim Jakarta hanyalah seujung kuku jika dibandingkan dengan kejahatan Amerika di Papua. Dalam konteks korban, baik Papua maupun Indonesia secara umum, adalah korban kejahatan Kapitalisme Amerika.
Papua, dikenal sebagai legenda emas. Sejak tahun 1967, PT Freeport yang merupakan korporasi kapitalis Amerika, telah menjarah kekayaan emas Papua. Meski, pada awalnya hanya bijih tembaga yang dikabarkan.
Saat ini, emas yang dikeruk PT Freeport telah mencapai jumlah yang sangat bombastis. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Konsentrat ini adalah pasir olahan dari batuan tambang (ore), yang mengandung tembaga, emas, dan perak.
Dalam data Freeport, dalam setiap ton konsentrat 26,5% adalah tembaga, Lalu setiap ton konsentrat mengandung 39,34 gram emas. Kemudian dalam setiap ton konsentrat mengandung 70,37 gram perak. Jadi, Freeport memproduksi 240 kg lebih emas per hari dari Papua.
Jika per gram emas Rp. 500.000,-, maka dalam sehari PT Freeport menghasilkan 240.000 gram kali 500.000,- yakni totalnya sebesar Rp. 120.000.000.000,- /hari (seratus dua puluh miliar rupiah per hari). Itu artinya, dalam setahun (365 hari), Emas yang dikeruk PT Freeport dari Papua hampir Rp. 5000 Triliun.
Bandingkan, dengan total APBN 2020 dimana total belanja Negara hanya Rp. 2.700 an triliun. Itu artinya, penghasilan Freeport setahun dua kali belanja APBN Indonesia !
Coba kita bandingkan dengan alokasi Otsus untuk Papua yang totalnya hanya Rp. 8 triliunan. Yakni Provinsi Papua sebesar Rp 5,86 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,51 triliun. Berapa persen bagian rakyat Papua, jika dibandingkan penghasilan Freeport yang Rp. 5000 Triliun per tahun ? Ini benar-benar zalim !
Sampai hari ini Papua termasuk provinsi yang miskin. Bahkan, tahun 2018 di Papua tepatnya di Kabupaten Asmat, terjadi kejadian luar biasa (KLB) berupa kematian anak akibat gizi buruk. Tercatat korban meninggal mencapai 72 anak-anak.
Belum lagi, rakyat Papua masih harus mendapatkan polusi, limbah dan kerusakan alam akibat ketamakan Freeport. Ini adalah kezaliman tambahan dari kejahatan Amerika.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185 triliun akibat pembuangan limbah. Angka ini adalah angka resmi, yang dihitung oleh lembaga resmi BPK.
Penulis pernah melaporkan temuan ini ke KPK sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Potensi penerimaan negara menjadi hilang, sehingga hal ini terkategori merugikan keuangan negara. Namun, KPK tidak memprosesnya hingga hari ini.
Kenapa KPK tidak memproses PT Freeport ? Sederhana saja, karena PT Freeport bukan menambang dalam kapasitas bekerjasama dan tunduk pada negara. Tetapi dalam kapasitas menjajah.
Itu artinya, Negara sudah tunduk pada Amerika. Kalau Negara saja tunduk, apalagi cuma KPK. Wajar, jika korupsi Freeport tak akan pernah diproses, karena bukan tunduk pada logika hukum tapi logika penjajahan. Sepanjang Amerika menjajah, selama itu pula Freeport akan aman merampok kekayaan alam Papua.
Dalam konteks itulah, penulis bisa memahami bagaimana penderitaan rakyat Papua, dan dapat dimengerti mengapa muncul gerakan TNBP OPM dan ULMWP. Namun, gerakan ini salah target.
Semestinya mereka bersatu dengan bangsa Indonesia, marah kepada Amerika, dan menuntut kemerdekaan dari Amerika. Semestinya, yang diserang dan diusir itu bangsa Amerika yang merampok Papua melalui Freeport. Bukan malah ingin melepaskan diri dari Indonesia.
Jika Papua lepas, sudah pasti Amerika menjadi lebih mudah menjajah Papua. Amerika hanya butuh mengalokasikan menutup mulut pejabat di Papua dan tak perlu lagi menyiapkan alokasi anggaran suap untuk pejabat di Jakarta.
Terlepas dari penderitaan rakyat Papua, perjuangan untuk merdeka dari Amerika tak mungkin bisa diraih, jika bangsa ini termasuk rakyat Papua masih mengadopsi sistem sekulerisme demokrasi. Sebab, justru demokrasi dengan asas kebebasan kepemilikan yang merupakan bagian dari ajaran kapitalisme, yang melegitimasi penjajahan Amerika melalui Freeport di bumi Papua.
Bangsa ini juga rakyat Papua butuh ideologi alternatif untuk melawan kejahatan kapitalisme Amerika. Itulah, ideologi Islam yang diemban oleh institusi negara Islam, yakni Khilafah. Khilafah lah yang akan mengembalikan kepemilikan tambang di seluruh negeri ini termasuk di Papua kepada rakyat, agar tidak dikangkangi oleh kaum kapitalis Amerika. Selanjutnya, Khilafah akan menggunakan hasil tambang tadi untuk melayani rakyat secara adil, tanpa memandang agama yang dianutnya, dan tak perlu lagi memungut pajak dari rakyat. [].
0 Komentar