Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dilakukan dengan efektif dan dijalan yang benar. Hal itu disampaikan Prabowo saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan Parpol koalisi pada 25 Agustus lalu.
Prabowo menjelaskan, dia merasa optimistis dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, bahaya Covid-19 adalah bahaya yang dirasakan oleh seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa menghindar dari virus tersebut.
Dia melihat, tim kerja di kabinet saat ini sudah berjalan dengan cukup kompak dengan kerja yang baik. Karena itu, dia meminta Jokowi untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Dia melihat apa yang sudah berjalan saat ini sudah ada pada jalur yang benar.
"Jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat. Saya saksi. Saya ikut dalam kabinet, kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita," ujar Prabowo saat pertemuan antara presiden dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara, yang videonya diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8).
Padahal, statement Prabowo ini tidak bisa mewakili rakyat sebagaimana klaimnya. Prabowo tidak bisa memberikan penilaian objektif pada kinerja pemerintah disebabkan:
Pertama, Prabowo bukan rakyat yang menjadi objek kebijakan pemerintah. Sehingga, seluruh puji-puji Prabowo tidak bernilai. Kecuali, statement Prabowo ini keluar dari rakyat yang meningkat pendapatannya karena PPKM, atau korban' covid-19 yang merasa mendapat pelayanan terbaik dari pemerintah, barulah statement seperti ini layak dibenarkan.
Prabowo adalah bawahan Jokowi yang tidak bisa menolak diminta menanam singkong, meskipun bukan bagian dari tupoksi Menhan. Prabowo, tidak mungkin dapat mengkritik Jokowi selaku atasannya.
Kedua, tidak ada ukuran pembanding bahwa PPKM yang diadopsi presiden Jokowi lebih efektif ketimbang lockdown total dengan menjamin kebutuhan dasar rakyat sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Justru jika kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara yang menerapkan lockdown seperti Australia dan New Zealand, kondisi Indonesia lebih buruk.
Ketiga, pandemi covid-19 belumlah berakhir. Sangat prematur memberikan penilaian keberhasilan terhadap kebijakan penanggulangan pandemi, padahal pandemi belum berakhir.
Justru yang nampak, saat ini kasus infeksi covid-19 diatas angka 3,9 juta kasus dengan kematian diatas 120.000 orang. Semua ini, justru konfirmasi kegagalan penanggulangan pandemi.
Jadi, statement Prabowo yang puja-puji Jokowi lebih nampak sebagai upaya 'menjilat' Jokowi ketimbang memberikan penilaian yang objektif. Untuk uraian lengkapnya, silahkan simak di:
0 Komentar