Oleh: Amalia Nurul Viqri, S.Pd
Muslimah Peduli Umat
Lagi-lagi persoalan minyak goreng tak terentaskan. Turunnya harga minyak goreng bukan menjadi solusi justru menjadi hutang pemerintah kepada para pengusaha minyak, bahkan berimbas pada kelangkaan minyak goreng. Berita terhangat bahwa para pengusaha ritel menagih hutang sebesar Rp 334 miliar.
Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) kembali menagih utang pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Kementerian Perdagangan senilai Rp 344 miliar.
Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengatakan, apabila Kemendag tak kunjung membayarkan utangnya itu, maka Aprindo akan lepas tangan jika 31 perusahaan ritel yang terdiri dari 45.000 gerai toko di seluruh Indonesia menghentikan pembelian minyak goreng dari para produsen. Adapun 31 perusahaan ritel yang tergabung diantaranya, ungkap Roy, Alfamart, Indomaret, Hypermart, Transmart, hingga Superindo. (CNBCIndonesia, 18/8/2023)
Pengusaha ritel mengancam mengurangi pembelian hingga menyetop pembelian dari produsen minyak goreng jika utang tak kunjung dibayar. Hal tersebut dikhawatirkan memicu kelangkaan minyak goreng. (detikFinance, 19/8/2023)
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mengancam pemerintah bakal menyetop pasokan minyak goreng jika utang Rp344 miliar tak kunjung dibayar. (CNNIndonesia, 20/8/2023)
Awal Januari 2022, pemerintah melakukan peluncuran program minyak satu harga. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter. Sehingga menimbulkan hutang yang hingga kini belum terbayarkan.
Akar Masalah
Program ini bukannya menjadi solusi persoalan minyak goreng, malah menjadi boomerang. Beginilah sistem kapitalisme, seolah-olah mencari solusi padahal menjadi biang masalah. Siapa yang punya modal, dia yang berkuasa, itulah jargon sistem ekonomi kapitalisme. Ketika pemerintah tak punya duit maka akan kalah dengan para pengusaha.
Bagaimana perekonomian Indonesia akan sejahtera apabila sistem yang digunakan masih ekonomi kapitalisme? Karena sudah sangat jelas kita menyaksikan dan merasakan akan bobroknya sistem ini. Indonesia yang akan kaya dengan SDA termasuk minyak goreng, namun rakyat masih menjerit kesulitan mendapatkan minyak. Hal ini adalah dampak diberlakukannya aturan kapitalisme yang memiliki paradigma keliru yang menilai segala sesuatu termasuk pangan sebagai komoditas untuk diperdagangkan.
Minyak yang seharusnya dikelola baik oleh negara, tapi lagi-lagi modal adalah syarat utamanya maka negara sulit mengelola hal ini. Sehingga pengelolaan minyak goreng diserahkan pada pemilik modal. Kapan rakyat mendapatkan minyak goreng dengan kualitas premium namun harganya terjangkau bahkan bisa didapatkan secara cuma-cuma?
Solusinya adalah Islam
Sistem Islam mempunyai solusi terbaik. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, papan) sehingga sangat memperhatikan pentingnya memperbanyak produksi sekaligus memiliki konsep bagaimana distribusi hasil produksi ini sampai ke masyarakat. Islam sangat teliti mulai dari hulu, yaitu sektor produksi hingga pada konsumsi, bagaimana agar setiap individu rakyat mampu dan bisa mengakses bahan kebutuhan pokok mereka salah satunya minyak goreng ini.
Allah ï·» sudah menciptakan SDA yang melimpah, pun islam memberikan aturan bagaimana agar SDA itu mampu dikelola dengan baik. Islam meniscayakan peran utama negara sebagai penanggung jawab, diantaranya; Pertama, negara akan mengatur kembali masalah kepemilikan harta yang sesuai Islam dengan menerapkan tata kelola lahan sesuai syariat Islam. Individu dan swasta tidak diperbolehkan menguasai harta milik umum.
Kedua, negara melaksanakan politik pertanian Islam untuk menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri, terutama mengupayakan produksi dalam negeri dengan mengoptimalkan para petani dan para pengusaha lokal. Ketiga, negara menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga, sehingga akan tercipta harga kebutuhan secara wajar dengan pengawasan.
Oleh karena itu yang terpenting saat ini adalah negara harus bisa melepaskan diri dari hegemoni penjajahan Barat dan mari selesaikan segala problematika ummat dengan islam. Islam satu-satunya aturan yang akan menyejahterakan masyarakat, Islam rahmatan lil 'alamin.
Wallahu a'lam bishshawab
, WHY?){kind=link}
0 Komentar